SUMUTPOS.CO – CALON presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD berkomitmen akan meningkatkan investasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar saat menjadi narasumber di acara tahunan US-Indonesia Investment Summit ke-11 yang diselenggarakan oleh AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce di Jakarta, pada Selasa (24/10).

Menurut Ganjar, ke depan Indonesia harus menyongsong ekonomi baru. Yakni dengan meningkatkan pelayanan investasi yang mudah, mudah dan cepat. Selain itu, harus didukung dengan kepastian hukum dan penindakan hukum.”Di dunia industri, kalau kita sebut adalah ekonomi baru. Maka mesti lebih efisien dapat dilakukan kalau investor masuk tidak terlalu sulit, pungli harus dibasmi, mudah, cepat dan kepastian dan penindakan hukumnya ada,” ujarnya.

Efisiensi tersebut, lanjut Ganjar bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan memanfaatkan sistem digitalisasi.”Dalam sistem pemerintahan dan sebenarnya sudah punya namanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan kami pernah praktikkan itu bisa efesien,” imbuhnya.

Sedangkan kepastian dan dan tindakan hukum harus disertai dengan regulasi yang jelas, tepat dan tegas.”Harus ada regulasi yang menangani soal investasi. Sehingga ada kepastian hukum dan jelas tindakannya,” terangnya.

Politikus berambut putih itu menceritakan pengalamannya ketika menangani keluhan investor saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Hanya dalam waktu sekitar satu jam persoalan yang dikeluhkan investor tersebut sudah bisa diselesaikan.

“Saya pernah melakukan itu. Ada investor yang mengeluh kepada kami soal lamanya mengurus izin. Akhirnya saya telepon, waktu itu saya masih menjabat gubernur di Jawa Tengah. Hanya selang satu jam, persoalan yang dikeluhkan oleh investor dapat diselesaikan. Setelah satu jam, semua selesai dan berkasnya beres,” kisahnya.

Komitmen membawa kemudahan terhadap investasi itu juga akan dilakukannya ketika ia terpilih menjadi presiden. Selain memberikan kemudahan bagi investasi, pendapatan dari pajak harus dikelola dengan baik. Mulai dari sosialisasi, kemudahan, hingga perlunya dashboard khusus dari pendapatan negara.

“Ini sesuatu yang menurut saya menjadi perhatian bersama. Dan tidak boleh menakutkan bagi wajib pajak. Kalau bayar pajak kadang-kadang sulit dan takut. Dan semuanya menjadi rumit. Kenapa tidak kita permudah,” lanjutnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan semua potensi pendapatan negara lainnya juga harus ditertibkan. “Sehingga nilai antikorupsi mesti tinggi, integritas mesti tinggi penegakan hukum mesti tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Executive Director US Chamber of Commerce John Goyer mengatakan bahwa periode presidensi Group of 20 (G20) Indonesia yang berlangsung sukses tahun lalu, diikuti dengan keketuaan ASEAN tahun ini, telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kuat yang harus diperhitungkan.

Gunawan Benjamin, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, kemarin (31/10/23)berkomentar bahwa memang sebaiknya manakala ada investor yang membutuhkan perizinan dalam berusaha, maka sudah semestinya izin yang dikeluarkan tidak menyusahkan investor tersebut.

Menurutnya masalah perizinan kadang sering tumpang tindih, bisa bertabrakan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Karena itulah hal ini harus diperbaiki. ”Kita membutuhkan modal perizinan yang mampu menuntaskan semua masalah mulai dari hulu ke hilirnya. Terkadang izin usaha yang mudah juga kerap membutuhkan areal kawasan usaha yang terkadang berbenturan dengan kepentingan banyak pihak. Jadi memang dibutuhkan kemudahan perizinan yang seharusnya menjadi program kerja capres kedepan nantinya” tambahnya. (wir/ika)