Samrut Lellolsima | Rabu, 01/11/2023 11:15 WIB

Jajaran pengurus DPP HNSI saat menggelar audiensi bersama Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dipastikan hadir pada Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII di Denpasar, Bali, pada 2-5 November 2023.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Mayjen (Purn.) Dr. H. Yussuf Solichien M., MBA, Ph.D menyebut, munas ini bakal menjadi ajang pemilihan Ketua Umum DPP HNSI 2023-2028 sekaligus menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, DPR RI, serta DPD RI.

"Munas VIII di Denpasar ini merupakan amanat dari AD/ART HNSI dan juga hasil keputusan Rapimnas HNSI di Jakarta bulan lalu. Sebanyak 34 DPD HNSI tingkat propinsi plus 345 DPC HNSI tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sudah dipastikan hadir. Artinya, inilah munas yang legal dan sah karena sudah melampaui persyaratan yang diatur dalam ketentuan AD/ART HNSI," ucap Yussuf dalam keterangan resminya, Rabu (1/11).

Yusuf menegaskan, pihaknya telah menerima pernyataan komitmen dari  seluruh peserta Munas VIII, baik di tingkat pusat DPP, tingkat daerah DPD dan DPC HNSI yang memiliki legalitas serta masih berlaku masa baktinya.

“Semua bertekad bulat menjaga muruah dan kehormatan HNSI sebagai organisasi nelayan terbesar di Indonesia melalui terselenggaranya Munas VIII HNSI pada 2-5 November 2023 di Bali dengan lancar, aman, dan sukses," ucapnya.

Yussuf menyampaikan bahwa persiapan Munas VIII sudah seratus persen, termasuk sampai hal-hal kecil seperti pemasangan atribut HNSI, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan baliho di Kota Denpasar. Ia juga menyebut panitia penyelenggara siap menerima delegasi peserta Munas VIII HNSI dari seluruh pelosok Tanah Air.

Adapun Munas VIII HNSI di Bali akan menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI, menyusun Program Kerja HNSI Periode 2023-2028, memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP HNSI 2023-2028, serta merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI.

Menurut Yussuf, Munas VIII ini akan menjadi momentum bagi HNSI untuk terus berkontribusi aktif dalam memperjuangan nasib nelayan serta pembangunan sektor kemaritiman.

"Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk cermat menyikapi kondisi yang berkembang. HNSI merupakan organisasi masyarakat yang independen, non-partisan, dan non-politik yang akan konsisten dan bertekad untuk tetap menjaga muruah serta kehormatan dalam memperjuangkan nasib nelayan dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sektor kemaritiman, kelautan, serta perikanan dan turut berpartisipasi menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara," ujarnya.