KNews.id –  Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan kinerja sektor pertanian terus menurun apabila ditinjau dari jumlah atau volume impor pangan. Dia menggarisbawahi, impor pangan, baik volume maupun nilainya saat ini terus naik.

“Berpuluh-puluh tahun subsektor pangan mengalami defisit, bahkan defisit makin besar dan parah. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata Khudori.

Ia mengatakan sudah saatnya sektor pertanian diurus dengan serius dan ditempatkan sebagai sektor yang sangat penting. Khudori menekankan bahwa krisis, pandemi, dan resesi akan selalu berulang. Ketika kondisi itu, Menurut dia, biasanya berkelindan dengan potensi krisis pangan.

Selain itu, Indonesia telah berulangkali terkena imbas dari krisis, pandemi, dan resesi yang berujung pada ancaman krisis pangan. Sebagai negara tropis, Khudori menilai sudah saatnya Indonesia punya kemampuan besar mencukupi kebutuhan konsyumsi pangan berbasis tropis secara mandiri.

Ia menuturkan restriksi dan penutupan ekspor pangan oleh negara-negara kampium produksi pangan memberi pelajaran penting. Antara lain, pengetahuan bahwa terlalu riskan menggantungkan pangan 278 juta warga kepada pangan impor.

Adapun Presiden Joko Widodo baru menunjuk kembali Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus dugaan korupsi. Khudori pun menegaskan jika Amran fokus mengerjakan hal-hal yang membangun fondasi ke depan, ada harapan sektor pertanian akan pelan-pelan melompat dan naik kelas.

Khudori pun berharap Kementerian Pertanian memanfaatkan data Sensus Pertanian 2023 yang akan dirilis pada 14 Desember nanti sebagai dasar membuat kebijakan-kebijakan khusus dan spesifik. Mulai perbaikan kebijakan subsidi pupuk, benih dan alsintan.

Dia juga meminta agar data Sensus Pertanian 2023 juga menjadi landasan dalam kebijakan pengendalian lahan sawah dari konversi, kebijakan afirmatif kepada generasi muda agar tertarik masuk ke sektor pertanian, kebijakan yang memastikan kesejahteraan petani, pemetaan lahan dengan infrastruktur irigasi, dan lain-lain.

Sebab, ia menilai ada banyak hal yang bisa dielaborasi dari hasil Sensus Pertanian untuk membuat kebijakan berbasiskan bukti. Bila perlu, menurutnya, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS untuk melakukan survei-survei lanjutan. Hal itu guna sebagai dasar membuat kebijakan spesifik untuk isu-isu tertentu.

“Jangan lagi membuat kebijakan tanpa data valid,” ujar Khudori. (Zs/Tmp)