AYOBOGOR.COM -- Untuk mengantisipasi pelanggaran kampanye di media Sosial (medsos) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) melakukan peluncuran pemetaan kerawanan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Kegiatan yang mengusung tema "isu strategis kampanye di media sosial" digelar di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (31/10/2023).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, Pemilihan umum (Pemilu) itu dipastikan akan mengalami ketegangan, kemudian ditambah oleh Medsos. Maka dari itu pihaknya membuat indeks kerawanan Pemilu bersama stakeholder Bawaslu.

Baca Juga: Resep Lumpia Goreng Isi Ayam Jamur, Rasa Gurih dan Garing dengan Saus Pedas Bisa Jadi Ide Jualan

"Launching ini pementaan tentang kampanye di Medsos, kampanye medsos sesuai prediksi kami nanti akan banyak saat penetapan pasangan calon presiden (capres). Saat Bacapres ini saja, isunya sudah banyak kan di medsos," kata Rahmat kepada wartawan.

"Kami akan berusaha meminimalisir ketegangan yang muncul di akar rumput atau masyarakat yang dibawa oleh medsos," tambahnya.

Ia meyebut terkait black campaign di medsos sudah terjadi, terutama pada isu tentang Bacapres. Dengan demikian pihaknya mencoba minimalisr dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder.

Ia menjelaskan, bahwa konten isu tersebut bisa dijerat jika melanggar larangan kampanye. Bahkan bisa pidana.

Baca Juga: Ngapain Jauh-Jauh ke Bali, di Bogor Ada Glamping Bernuasa Ubud dengan Background Pesawahan

"Oleh sebab itu hati-hati kampanye yang disebar di medsos karena akan dipertanggungjawabkan apabila bermasalah. Menyerang pribadi berdasarkan SARA dan hal ini sangat tidak diperkenankan," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty menuturkan, enam provinsi yang menjadi kerawanan pada pemilu di antaranya adalah DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung sampai ke Gorontalo.

Hal itu, kata Lolly hasil dari pemetaan berdasarkan kejadian pemilu sebelumnya. Peristiwa tersebut real, konkret dan terjadi soal politisasi SARA, ujaran kebencian.

"Setelah dilakukan scoring, enam provinsi tadi menempati posisi kerawanan tertinggi. Yang harus dilakukan Bawaslu dengan posisi kerawanan tertinggi adalah mereka harus memiliki metode pencegahan yang paling efektif dan paling tepat karena akan berbeda dengan tingkat rawan sedang maupun rawan rendah. Mereka harus punya sesuatu greget yang lebih, mereka memastikan peristiwa terulang di tahun 2024 mendatang," terangnya.

Baca Juga: Hujan Disertai Angin di Bogor, Pohon Tumbang dan Atap Rumah Terbawa Angin di Sindangbarang Panorama

Untuk mengantisipasi buzzer, lanjut Lolly Bawaslu menciptakan lebih banyak konten kreator. Konten kreator tersebut yaitu seluruh masyarakat yang mengawasi secara partisipatif.

"Bawaslu merasa terbatas soal kerawanan medsos ini, maka dirangkul stakeholder seperti BSSN, Kominfo dan termasuk platform Medsos sebagai orang yang bertanggung jawab juga terhadap keberlangsungan pemilu 2024. Sudah dilakukan MoU dan kerjasama dengan platform Medsos, sejauh ini mereka mendukung pemilu 2024," pungkasnya.