Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di salah satu hotel kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan selama tiga hari ini diikuti peserta asal Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi anggota Bawaslu RI Firtz Edward Siregar serta Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at membuka kegiatan SKPP tersebut. Pembukaan kegiatan secara simbolis, ditandai dengan penyematan tanda peserta, Minggu (19/9/2021).

Kegiatan tersebut dijadwalkan selama tiga hari yakni mulai tanggal 19 hingga 21 September 2021. Selain di Kabupaten Mojokerto, SKPP juga dilaksanakan di beberapa titik lokasi antara lain Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Bandung, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Nganjuk.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu RI atas dipercayanya Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu pelaku partisipan pengawasan pemilu dalam wadah SKPP. Bupati selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, menekankan agar kegiatan selalu mengutamakan prokes pencegahan Covid-19 demi keamanan bersama.

“Kami sangat bersyukur telah dipercaya sebagai salah satu tuan rumah pelaksana SKPP Bawaslu RI. Saya harap tetap waspada dengan mematuhi prokes yang ketat, meski para peserta sudah melakukan rapid antigen Covid-19. Semoga semuanya lancar dan aman,” ungkapnya.

Selain itu, bupati berharap agar SKPP yang diselenggerakan Bawaslu RI dapat membawa manfaat bagi para peserta dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaran pemilu yang bermartabat. Serta membantu Bawaslu RI dalam rangka mewujudkan pemilu yang transparan dan bermartabat.

Sementara itu, Bawaslu RI Firtz Edward Siregar menyebut bahwa para peserta SKPP bisa menjadi investasi bangsa karena akan menjadi generasi yang lebih peduli dengan proses pengawasan dan konsep demokrasi. Sehingga kegiatan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasalnya kegiatan tersebut termasuk program prioritas nasional.

“Dan menopang kebijakan Presiden RI terkait pelaksanaan demokrasi. Negara berinvestasi kepada calon-calon kader untuk bisa menjadi pribadi yang aware dengan proses pengawasan dan konsep demokrasi Indonesia. Sehingga, akan tercipta pelaksanaan demokrasi yang transparan,” katanya. [tin/suf]