tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Terkait usulan itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, menilai rencana tersebut sebagai langkah mundur dari proses demokrasi di Tanah Air.

"Kita sudah menyepakati demokrasi menjadi sistem atau kendaraan bagi kita sebagai bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam masyarakat yang semakin demokratis, negara harus mempercayai rakyatnya untuk bisa mengatur dirinya, termasuk dalam hal pengelolaan rumah ibadah,” katanya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (5/9/2023).

Gomar menilai usulan Rycko hanya menunjukkan sikap frustasi pemerintah yang tidak mampu mengatasi masalah radikalisme. Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan ide tersebut kurang tepat untuk menghadapi berbagai ujaran kebencian yang mendorong budaya kekerasan di tengah masyarakat.

“Peradaban yang mengedepankan mereka yang bersuara keras, atau mengedepankan kebencian dan kekerasan, ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama, untuk segera dihentikan,” terang Gomar.

Untuk diketahui, Rycko mengusulkan tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah di rapat bersama komisi III DPR, Senin (4/9/2023) kemarin. Dalam pemaparannya dia mengklaim aturan tersebut sudah diterapkan di beberapa negara di Timur Tengah seperti Afrika, Singapura hingga Malaysia.

Kemudian, Rycko menjelaskan terdapat enam program prioritas penguatan RAN PE Tahun Anggaran 2024 dengan usulan dukungan anggaran
sebesar Rp46.4777.395.000. Enam program tersebut yaitu pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja, pembangunan Desa siap siaga-desa damai.

Kemudian bangunan sekolah damai, peningkatan asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi, re-edukasi terhadap keluarga narapidana terorisme (napiter), serta pemberdayaan penyintas dan keluarga.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPR Safaruddin meminta pula agar BNPT ikut memasukkan program pencegahan terorisme terhadap BUMN ke dalam enam program prioritas tahun 2024, karena paham radikalisme dinilai sudah menyusup ke sejumlah instansi BUMN.

"Ini mungkin saran kami juga supaya menjadi prioritas untuk BUMN, karena BUMN ini kan sudah disusupi kemarin kan, sudah terbukti, (di PT) Kereta Api. Saran saya, termasuk BUMN mungkin, Pak, untuk menjadi sasaran prioritas dari enam (program) itu," kata Safaruddin dikutip dari Antara.