PIKIRAN RAKYAT – Komika Kiky Saputri mengungkapkan terdapat materi yang tidak boleh disinggung saat Calon Presiden (Capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, hadir di salah satu acara Televisi Swasta. Materi yang tidak boleh disinggung tersebut, menurut Kiky Saputri, adalah Desa Wadas dan Piala Dunia U-20. Lebih lanjut, menurut komika tersebut sejumlah materi roasting yang telah disusunnya bahkan dipotong dari tayangan.

"Satu, dari tim diinfokan yang tidak boleh dibahas: Wadas, U-20, dan keluarga. Maka saya tidak bahas," tulisnya dalam akun X (dahulu Twitter) pribadinya @kikysaputrii.

Selain itu, Kiky juga diminta untuk tidak menyinggung wilayah bacapres lain. Namun, dia heran melihat materi soal Gibran malah ditayangkan.

"Dua, nyenggol-nyenggol pihak lain tidak boleh. Kok bit soal 'Mas Gibran nyebrang' malah ditayangkan? Sementara roastingan terhadap beliau malah dicut?" sambungnya.

Bagaimana peran Ganjar Pranowo dalam isu Desa Wadas sehingga pembahasan tersebut diduga dilarang digunakan sebagai materi roasting di stasiun Televisi swasta.

Baca Juga: Roasting Ganjar Pranowo, Kiky Saputri Bongkar Larangan 'Sensitif' Bahas Wadas dan U20

Konflik antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo dan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berawal pada 2019. Konflik Desa Wadas berkaitan dengan rencana pembangunan Bendungan Bener yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2017. Bendungan Bener ini diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar dan menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik per detik, serta menjadi pembangkit listrik dengan kapasitas 6 megawatt. Proyek ini memerlukan material andesit dari bukit di Desa Wadas, yang oleh warga disebut sebagai "batu lemosoh."

Warga Desa Wadas menolak keras rencana penambangan batu andesit ini dengan alasan akan merusak lingkungan mereka. Mereka menuntut penambangan dihentikan dan tanah mereka tidak diserahkan untuk proyek tersebut. Warga telah melakukan berbagai bentuk perlawanan, termasuk demonstrasi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Pemerintah, di bawah kendali Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah mempertahankan rencana penambangan dengan alasan untuk kepentingan pembangunan bendungan dan janji akan melakukan reklamasi setelah penambangan selesai.

Konflik ini semakin memanas pada April 2021 dan Februari 2022, ketika laporan tindakan kekerasan terhadap warga muncul. Dalam dua peristiwa ini, sedikitnya 78 orang dari warga Desa Wadas ditahan oleh pihak kepolisian.

Pada 7 Februari 2022, YLBHI menyebut ratusan aparat TNI dan Polri memasuki Desa Wadas dan mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto area belakang Polrsek Bener. Kedatangan ratusan aparat TNI-Polri tersebut untuk mengawal petugas dari Badan Pertanahan untuk melakukan pengukuran di sekitar Desa Wadas.

Kedatangan ratusan aparat tersebut tak pelak memicu bentrokan dengan warga yang menolak penambangan batu Andesit. Hasilnya, puluhan warga Desa Wadas terluka dan ditahan oleh pihak kepolisian.

Warga Wadas menegaskan bahwa mereka masih konsisten menolak rencana pertambangan dan bahwa permasalahan di desa mereka belum terselesaikan. Mereka mengungkapkan dampak buruk dari aktivitas pertambangan yang sudah terjadi, termasuk longsor, banjir lumpur, gangguan lingkungan, dan ancaman terhadap keselamatan anak-anak sekolah.

Meskipun Ganjar Pranowo sempat memuji dirinya sendiri dalam forum Apeksi 2023 dan mencoba meyakinkan publik bahwa masalah di Desa Wadas telah diselesaikan, kenyataannya, menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) konflik tersebut masih terus berlanjut, dan warga Wadas berjuang keras untuk melindungi hak-hak mereka dan lingkungan mereka.

Konflik di Desa Wadas bahkan telah menyentuh berbagai isu, termasuk pertentangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta hak-hak warga atas tanah mereka. Peran Ganjar Pranowo, yang saat ini merupakan calon presiden, dalam mengatasi atau tidak mengatasi konflik ini, menjadi sorotan dalam kampanye pemilu 2024.***