MerahPutih.com - Jabatan Wali Kota Solo yang masih dipegang Gibran Rakabuming Raka pasca-mendaftarkan sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendapatkan sorotan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu dikhawatirkan terjadinya mobilisasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan program Pemkot Solo rawan dijadikan alat untuk kepentingan politik.

Anggota DPRD Solo Fraksi PKS Asih Sunjoto menyebut, di kalangan masyarakat muncul kekhawatiran tersebut. Yaitu orang yang maju kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapres, masih menjabat aktif sebagai kepala daerah.

Baca Juga:

"Kekhawatiran posisinya (Gibran sebagai Wali Kota) digunakan untuk mobilisasi itu pasti ada. Karena bagaimanapun ASN ini pimpinannya wali kota," kata Asih, Minggu (29/10).

Dia mengatakan, ASN harus tegas menolak jika adanya ajakan tidak netral. Meskipun dalihnya atas perintah Wali Kota Solo sekalipun. Dia pun mengajak masyarakat untuk kritis mengawasi.

"Perlu dilakukan pengawasan dari ASN ini untuk tidak ikut kegiatan politik praktis. Jangan sampai terjadi seperti di daerah lain. Mempromosikan kepala daerahnya yang tahun depan naik ke DPR RI," ucap dia.

Baca Juga:

Dia meminta pada masyarakat jika mendapati kegiatan politik praktis berkedok program Pemkot Solo bisa segera dilaporkan pihak terkait seperti Bawaslu.

Tak hanya itu, lanjut dia, saat masa kampanye nanti, Gibran akan mengajukan cuti. Tentunya akan berpengaruh terhadap kelanjutan pelaksana visi-misi ke depan dalam membangun Kota Solo.

Disinggung apakah Gibran harus mundur dari Wali Kota Solo, Asih mengatakan itu juga bukan solusi terbaik. Pasalnya, visi misi yang ada sekarang tidak bisa berubah seketika di akhir masa jabatan Wali Kota.

"Gibran sebagai anak presiden banyak program-program kementerian yang diturunkan ke Solo. Belum tentu, Wali Kota mencopot jabatannya, pengganti beliau punya kesempatan yang sama," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga: