Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan kunci sukses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan dukungan banyak pihak.

“Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang utama, masalah suksesnya suatu Pilkada, itu ditentukan oleh banyak stakeholder. Paling tidak ada tujuh stakeholder,” katanya dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Dia merinci, ketujuh stakeholder tersebut terdiri dari penyelenggara pemilu (KPU), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non-bawaslu), pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), aparat keamanan (TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas), Parpol/Paslon/Caleg, media/pers, dan masyarakat.

Baca Juga: Yenny Wahid dan Barikade Gus Dur Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Misalnya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dirinya berharap KPU harus mampu membuat program-program dengan baik dari tahapan serta aturan Pemilu. Tak kalah penting pula peran dari kepala daerah.

“Kepala daerah kita minta untuk membantu dua hal saja, sarana-prasarana, yang tak punya gedung, ada KPU tak punya gedung, Bawaslu tak punya gedung, dibantu. Kecuali kalau KPU dan Bawaslunya sudah punya anggaran untuk menyewa tempat. Kalau enggak punya, dibantu dengan gedung-gedung yang kosong punya Pemda,” ujarnya.

Dia menegaskan, salah satu peran kepala daerah dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil. Dirinya juga tak ragu mendorong Pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan Pemilu tersebut. Pihaknya juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hal ini sebagai dasar hukum. 

Selain itu, dia mendorong Pemda di Sultra segera mengalokasikan anggaran dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Baru enam daerah (di Sultra) yang sudah melakukan NPHD, baru enam. Saya terima kasih yang sudah sepakat tanda tangan NPHD, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Kabupaten Muna,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito memaparkan delapan kabupaten/kota di Sultra yang sudah menyepakati besaran anggaran hibah, tetapi belum menandatangani NPHD. Daerah tersebut terdiri dari Kolaka Utara, Konawe, Muna Barat, Konawe Selatan, Buton, Wakatobi, Buton Selatan, dan Konawe Kepulauan. Berikutnya tiga kabupaten/kota yang belum sepakat besaran anggaran hibah dan belum menandatangani NPHD, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Buton Tengah.

“Mudah-mudahan diselesaikan semua, yang delapan lagi, jangan sampai ada keluhan dari mereka, yang delapan dan tiga ini selesaikan. Supaya teman-teman KPU dan Bawaslu PD (percaya diri) kalau uangnya di tangan tapi di mereka bergerak, sehingga agenda politik ini tetap berjalan,” tandasnya.

Baca Juga: Sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Mendagri Harap Polri Aktif Petakan Potensi Konflik

Baca Juga: Gerindra Bali Soal Duet Prabowo-Gibran, Tak Bermaksud Rebut Simpatisan Jokowi-PDIP

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.