Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah pada Maret 2023. Namun, awal pengerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD) tersebut baru dilakukan di Juli 2023.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Hedy Rahadian menerangkan, total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Inpres Jalan Daerah secara nasional sekitar Rp 14,7 triliun. Saat ini progresnya sekitar 30 persen.

"Alokasi tersebut mencakup seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah. Total yang ditangani yaitu 3.140 ruas jalan daerah provinsi dan kabupaten, lalu untuk jembatannya sepanjang 2.700 meter," terang Hedy, Jumat (27/10/2023).

Hedy mengatakan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah dan konektivitas yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional.

"Ini merupakan upaya pemerataan juga, karena kita masuk ke daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi kerakyatan, seperti perkebunan, pertanian maupun UMKM. Tujuannya supaya dapat menekan biaya logistik dan tentu mendorong pergerakan ekonomi," tutur Hedy.

Provinsi Lampung jadi salah satu provinsi yang mendapat bantuan program IJD, dengan alokasi anggaran Rp 800,9 miliar yang digunakan untuk perbaikan 17 ruas jalan daerah. Salah satunya ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya, yang berada di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung Susan Novelia mengatakan, ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya sepanjang 14 km ini merupakan salah satu ruas yang ditangani Kementerian PUPR melalui IJD.

"Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya sebesar Rp 102,1 miliar. Adapun progressnya saat ini telah mencapai 61,28 persen, dan ditargetkan Desember sudah selesai," tandas Susan.