Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas PUPR meninjau kondisi plengsengan Sungai Ngemplak, Kelurahan Pojok, Rabu (22/9/2021). Hal ini dilakukan setelah Dinas PUPR mendapat laporan dari stakeholder yang ada di lapangan mengenai kondisi sungai pasca hujan deras.

Selanjutnya, hasil dari tinjauan tersebut akan dilaporkan pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Provinsi Jawa Timur selaku yang berwenang atas Sungai Ngemplak.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kota Kediri Ubaidillah menyampaikan, sejauh ini Dinas PUPR memantau lebih intensif dan memberikan laporan pada BBWS Brantas agar segera ditangani. “Setelah ini, kami langsung memberikan hasil survei kami di lapangan, hasil pengukuran area yang ambrol sepanjang 70 meter di bagian kiri dan kanan, dan dokumentasi pada BBWS Brantas,” ujar Ubaidillah.

Ubai pun menyampaikan, Dinas PUPR telah menyiapkan strategi jika sementara waktu penanganan tersebut dilimpahkan pada Pemkot Kediri. Nantinya, bersama BPBD Kota Kediri, plengsengan tersebut akan diberi karung pasir untuk mengurangi pengikisan.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya Pemkot Kediri telah meninjau sungai yang berada di area persawahan ini serta menampung berbagai usulan sembari koordinasi dengan BBWS Brantas. Karena curah hujan yang tinggi maka plengsengan lebih mudah tergerus.

Hal itu juga dibenarkan oleh Lurah Pojok Erly Maya Muryati. Ia menyampaikan sepanjang sungai yang ada di Kelurahan Pojok rawan longsor dan banjir. “Maka dari itu, kami juga sering mengimbau pada siapapun untuk tidak mengambil batu kali di sepanjang aliran sungai untuk mengurangi risiko longsor,” ujar Erly saat dihubungi Rabu (22/9/2021).

Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan bahwa Pemkot Kediri akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk penanganan tersebut.

“Kami sudah komunikasi dengan BBWS Brantas untuk penanganan Sungai Ngemplak, karena sungai itu termasuk daerah luncuran air dari wilayah Wilis, Kedak dan Sumber Podang. Kolaborasi ini diperlukan untuk percepatan penanganan infrastruktur yang ada,” ujar Mas Abu.

Sebelumnya, beberapa kali Pemkot Kediri telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Perusahaan Umum Jasa Tirta 1, dan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (UPT PSDA WS) Brantas untuk penanganan longsor, banjir dan pemeliharaan infrastruktur sungai. [nm/suf]