"Sesuai aturannya, ASN harus netral dalam pemilu. Itu sudah jelas,"

"Sesuai aturannya, ASN harus netral dalam pemilu. Itu sudah jelas," ujar Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Mohammad Ridwan dalam kegiatan pembinaan ASN di Gedung Diklat Kota Madiun, Kamis.

Menurutnya, netralitas ASN pada pemilu telah diatur di sejumlah peraturan. Mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga surat keputusan bersama menpan RB, mendagri, kepala BKN, ketua KASN, dan ketua bawaslu.

Meski begitu, Ridwan mengungkapkan bahwa masih ada pelanggaran netralitas ASN selama 2019-2020. Karenanya, dia mengimbau agar pada pemilihan umum tahun depan kasus tersebut bisa semakin ditekan.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menjaga netralitas di antaranya tidak mengikuti kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Termasuk, di media sosial seperti unggahan, meninggalkan komentar, maupun "share" dan "like".

Selain itu, tidak mengikuti kegiatan apapun yang mengarah kepada keberpihakan calon legislatif atautpun calon kepala daerah tertentu.

"Juga, tidak melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya maupun orang lain," kata dia.

Dalam kegiatan itu pula, Ridwan mengajak ASN Kota Madiun untuk mengucapkan ikrar. Yakni, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan, dan menggunakan media sosial secara bijak.

"Serta, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun," kata dia.

Kegiatan pembinaan ASN di Gedung Diklat Kota Madiun diikuti oleh seluruh ASN di Kota Madiun baik secara daring maupun luring.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2023