Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, segera membentuk panitia khusus untuk membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Bupati Hendy Siswanto. Target pembahasan tiga pekan sejak pekan depan.

Tiga raperda yang sudah masuk ke parlemen adalah Raperda Perubahan Atas Perda Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Raperda Perubahan Atas Perda Perusahaan Daerah Perkebunan, dan Raperda Pengelolaan Sampah. Satu raperda lagi yang masih ditunggu adalah Raperda Izin Mendirikan Bangunan.

“Tapi kalau sampai Senin depan ini Raperda IMB belum masuk ke Dewan, ya terpaksa tiga raperda tadi itu akan kami proses dulu,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Rabu (22/9/2021).

Itqon menegaskan, jika perda Perumdam dan PDP tidak diubah, akan ada kendala pada pengisian beberapa pos jabatan strategis. “Bupati memperpanjang jabatan direktur hanya tiga bulan. Ini badan usaha milik daerah. Jadi agar bupati bisa segera memproses pejabat-pejabat definitif tentu harus disegerakan,” katanya.

Itqon menyadari bahwa parlemen berkejaran dengan waktu, mengingat masih ada agenda pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 dan APBD 2022. “Memang agak numpuk-numpuk. Tapi kami harus bisa menyelesaikan itu semua secara simultan. Nanti kami akan kumpulkan ketua-ketua fraksi agar mengirimkan anggotanya yang tidak terlalu sibuk membahas APBD ke pansus,” katanya.

Ketua Komisi A Tabroni mengatakan, ada 14 rancangan perda (raperda) yang harus diselesaikan DPRD dan Pemkab Jember. “Faktanya, sampai September 2021 ini, baru dua raperda yang selesai dibahas, yaitu Raperda Pertanggunganjawaban APBD dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ada 12 raperda yang belum selesai. Tentunya ini situasi yang sangat memprihatinkan,” katanya.

DPRD Jember sendiri mengajukan empat raperda inisiatif, namun naskah akademiknya masih dikerjakan tim ahli. “Sementara dari eksekutif belum ada penjelasan seperti apa kondisinya sampai hari ini. Sata pribadi pesimistis (semua) raperda bisa diselesaikan dengan baik, kecuali sekadar raperda yang kualitasnya diragukan,” kata Tabroni. [wir/suf]