PIKIRAN RAKYAT - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menilai, pada saat ini akal sehat mudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Hal itu dilakukan untuk kepentingan jabatan dan kekayaan semata.

Oleh karena itu, dia berharap majelis tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan akal sehat masyarakat yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa.

"Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan kekayaan. Maka, MKMK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Itu yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa," kata Jimly Asshiddiqie dalam rapat MKMK di Gedung II MK, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023.

Baca Juga: PKS Usul Din Syamsuddin Masuk Struktur Tim Pemenangan AMIN

MKMK menggelar rapat perdana untuk mengusut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi soal syarat usia capres-cawapres dalam Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dia menekankan, MKMK harus menjadi penengah di antara dua ancaman tersebut.

Rapat secara hibrida itu digelar dengan agenda klarifikasi terhadap pihak pelapor. Mereka dimintai klarifikasi terkait hal pokok yang dilaporkan, termasuk kepada siapa laporan dilayangkan.

Jimly Asshiddiqie mengaku terkejut dengan laporan masyarakat tersebut. Menurutnya, laporan masyarakat kepada sembilan hakim konstitusi belum pernah terjadi dalam sejarah MK.

"Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini," ujarnya.

Meski begitu, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa laporan masyarakat terhadap putusan MK tersebut harus disyukuri. Pasalnya, hal itu dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat mengenai konstitusi Indonesia.

"Kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus. Harus disyukuri. Untuk public education (edukasi publik), bagus sekali ini. civic education (pendidikan kewarganegaraan), bagus sekali," tuturnya.

Baca Juga: Waketum Gerindra Sebut Struktur Tim Pemenangan Prabowo-Gibran Sudah Finalisasi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebut, tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) netral dan terbebas dari intervensi karena sudah disumpah sesuai kepercayaan masing-masing.

"Enggak ada. Jadi begini, tadi sudah disumpah. Dengar, enggak, sumpahnya tadi?" ucapnya kepada wartawan saat ditemui usai pelantikan anggota MKMK di Gedung II MK, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023.

Adapun tiga anggota MKMK tersebut adalah Wahiduddin Adams dari unsur hakim konstitusi, Jimly Asshiddiqie dari unsur tokoh masyarakat, serta Bintan R. Saragih dari unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum.

Anwar Usman menjelaskan, ketiga anggota MKMK yang dilantik itu dipilih karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenal dengan kredibilitas yang dimilikinya.

"Memang ketentuannya seperti itu undang-undang yang berlaku sekarang dan ini orang-orang yang punya kredibilitas, semua orang juga tahu, lah," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam sambutannya saat melantik ketiga anggota MKMK, Anwar Usman menyatakan mendukung MKMK untuk bekerja secara independen, imparsial, dan tidak boleh diintervensi oleh siapa pun.

"Termasuk saya sebagai ketua MK maupun para hakim konstitusi," katanya.***