Jakarta, tvOnenews.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut kondisi Mahkamah Konstitusi (MK) dewasa ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan putusan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) telah menimbulkan prahara.

Di mana Anwar Usman dinilai oleh masyarakat telah melakukan intervensi guna melenggangkan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.

“Oleh karena itu, bapak-ibu sekalian harus hati-hati betul sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar dia, di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (26/10/2023).

Sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama yakni, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Secara blak-blakan Arief Hidayat mengatakan situasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja imbas putusan tersebut. Terlebih di sektor bidang kehidupan.

Kemudian dia mengatakan alasannya datang ke acara Konferensi Hukum Nasional dalam keadaan malu menanggung cibiran masyarakat terkait putusan batas usia minimal capres-cawapres.

“Saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Kenapa saya pakai baju hitam karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung, karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara,” tandas dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Tsaqibbirru Re A teregister dengan nomor 55/PPU-XXI/2023. Gugatan yang dikabulkan sebagian tersebut dalam petitum ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023).

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, ‘berusia paling rendah 40 tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilihi melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," sambung dia.

Sehingga, Pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017  tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (agr/mii)