Syaiful Huda menerangkan, tiga fraksi di DPR yakni Nasdem, PKB, dan PKS menolak adanya percepatan Pilkada 2024 dari bulan November ke September.

“Kalau hasil rapat kemarin 3 fraksi menolak, koalisi Amin yang nolak. Ini kan sikap kami terkait dengan itu, substansinya apa sedang kami proses,” kata Huda.

Menurutnya, pembahasan RUU Pilkada yang dilakukan secara tertutup di Badan Legislasi DPR RI kemarin tidak terlalu urgen, terlebih dilaksanakan dalam masa reses.

“Kalau saya menganggap belum urgent terkait dengan pembahasan,” tegasnya.

Dia menambahkan saat ini PKB sedang melakukan pembahasan soal substansi dari RUU Pilkada, dari hasil keputusan MK terkait kepala daerah.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.