SUMUTPOS.CO – CALON presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo mengunjungi PT Karya Niaga Bersama, produsen rokok Grendel di Malang, pada Jumat, 13 Oktober 2023 lalu. Selain itu, Ganjar juga bertemu dengan sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma).

Ganjar langsung disambut meriah oleh ribuan karyawan saat memasuki area pabrik. Mereka rela berdesak-desakan untuk bisa mengajak berswafoto ataupun bersalaman dengan capres berambut putih itu.

“Saya senang bisa bercanda dengan para buruh. Apalagi pengusahanya juga memberikan kesempatan kepada mereka (buruh) untuk break sejenak, agar bisa bertemu saya,” ungkap Ganjar.

Ganjar paham, industri hasil tembakau sedang menghadapi banyak hambatan di tengah isu produk tembakau yang akan diatur di dalam beberapa regulasi. Karena itu, menurut dia, semua pihak harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar agar industri ini tetap bisa bertahan.

Diketahui, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan. Satu bagian RPP yang sedang disusun yakni pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau sebagaimana mandat Pasal 152 UU tersebut.

“Tentu kita terus mencari jalan keluar yang terbaik, bagaimana industri ini bisa bertahan, dan tentu saja dengan regulasi memang sekarang tidak mudah karena persaingan globalnya terjadi seperti itu,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu, menilai, produk hasil tembakau merupakan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, perlu adanya regulasi yang bisa melindungi para petani tembakau.

“Ini penting sekaligus akan melindungi kawan-kawan petani tembakau yang sudah bercerita susah payah selama ini untuk bisa mempertahankan produk ini atau komuditas sejak jaman sebelum merdeka,” jelasnya.

Satu di antaranya, dia akan mengatur mekanisme impor tembakau jika terpilih menjadi presiden. Dengan pengaturan impor tembakau tersebut, nasib para petani tembakau, pabrikan, hingga ribuan buruh linting akan bisa terjamin.

Menurut Ganjar, negara butuh terlibat untuk mempertahankan industri hasil tembakau yang telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Meskipun, regulasi yang tidak mudah karena persaingan global dan banyak kepentingan yang terlibat, harus ada keberpihakan di sana.

“Saya mendapat banyak informasi, misalnya tentang cukai. Yok kita atur tentang impor tembakau, tentang cukai. Pastikan tembakau petani terserap dan pastikan yang impor itu juga membayar cukai,” tegasnya.

Selain untuk menambah pendapatan negara, pengaturan impor dan cukai tembakau bisa dijadikan alat untuk melindungi pengusaha, buruh hingga petani tembakau.

“Karena mereka sudah berjerih payah selama ini untuk mempertahankan produk atau komoditas ini jauh sebelum Indonesia merdeka,” katanya.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan, kalau komitmen Ganjar terkait ini adalah bentuk keberpihakan kepada dunia usaha Tanah Air.

“Terlebih bagi industri tembakau, yang dari hulu ke hilirnya dikuasai oleh pengusaha lokal. Jadi keberpihakan dalam bentuk regulasi, sudah seharusnya lebih memihak kepada kepentingan dunia usaha lokal. Memang keberpihakan seperti ini, apabila dituangkan dalam bentuk aturan seperti undang-undang, membutuhkan banyak stakeholder yang terlibat di dalam perumusan hingga pengesahannya,” sebutnya.

Menurut Gunawan, konteks petani tembakau dan produksi produk turunannya, tentu memiliki urgensi, karena menyangkut industri secara keseluruhan. Mulai dari petani hingga konsumennya. Jadi menyangkut juga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, khususnya dari sisi penyediaan tenaga kerja. (wir/ika/saz)