MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah, meminta agar kebijakan yang pro-rakyat harus didukung. Tetapi sebaliknya, kebijakan yang tidak pro-rakyat harus dikoreksi.

Hidayatullah mencontohkan, kebijakan yang tidak pro-rakyat seperti menaikkan harga BBM. Dengan naiknya harga BBM, kata Hidayatullah, memberi efek domino atau berantai kepada sektor lain. “Dampak kebijakan ini kita rasakan sampai sekarang. Harga telur naik, ayam potong naik, dan beras yang harganya makin meroket. Makanya, sudah sepatutnya pemerintah lebih jeli dalam mengambil kebijakan,” tegas Hidayatullah saat menyerap aspirasi masyarakat di Asrama Haji Medan, Jumat (13/10) lalu.

Sebelumnya, Hj Ernawarty Ginting selaku pemateri dalam kegiatan ini, memaparkan pentingnya ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Ernawaty menjelaskan secara sederhana, ekonomi kerakyatan yang berkeadilan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. “Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran UMKM sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam usaha kecil semua yang dilakukan bersifat riil atau nyata. “Kita semua tahu, ketika pandemi Covid-19 menerpa pada awal tahun 2020, banyak perusahaan besar yang kolaps tetapi UMKM yang digeluti masyarakat lokal justru lebih tahan banting,” ungkapnya.

“Kita juga berharap, pemerintah pusat dapat terus memberikan pelatihan pelatihan dan bantuan bagi masyarakat yang ingin memulai usahanya,” sambung Ernawaty.

Peserta yang hadir pada serap aspirasi masyarakat kali ini berasal dari Kota Medan. Mereka warga mengaku senang, karena bisa menyampaikan keluh-kesahnya secara langsung kepada Hidayatullah. “Sebagai penyambung lidah rakyat, memang sudah sepatutnya para anggota dewan sering-sering turun ke masyarakat untuk mendengar keluhan kami,” ujar Hariadi, seorang peserta. (adz)