Herwin Wijaya | Kamis, 26/10/2023 10:27 WIB

Gelora Talk bertajuk Sah Prabowo-Gibran, Membaca Peluang dan Tantangannya. Foto: tangkapanlayar

JAKARTA, Jurnas.com  - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa sistem presidensial 20 persen (Presidential Threshold) tidak menciptakan koalisi rasional, tetapi koalisi irasional.

"Karena semua ingin memenuhi tiket 20 persen, sehingga berkumpullah orang-orang yang banyak anomalinya seperti di koalisi perubahan ada dua partai yang masih di dalam kabinet, ikut programnya Pak Jokowi (Joko Widodo), tapi menyebut dirinya antitesis Pak Jokowi dan mengusung perubahan," kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertema `Sah! Prabowo-Gibran: Membaca Peluang dan Tantangannya`, Rabu sore (25/10/2023).

Demikian juga dengan PDIP yang tetap menyebut kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tetapi tidak berada dalam Koalisi Indonesia Maju.

"Harusnya mereka secara rasional menyusun langkah persaingan politik, tetapi muncullah hal-hal yang tidak rasional yang bersifat simbolik," katanya.

Hal itu terjadi, karena memang sistemnya tidak mengatur, seperti tidak adanya debat calon presiden (capres) yang dilakukan sejak awal oleh para ketua umum partai atau juru bicara.

"Inilah problematik kita sekarang, sehingga menciptakkan hal-hal tidak rasional dan simbolik.  Sejak awal kami sudah mengusulkan agar konstetasi ini berbasis kabinet, koalisi besar 2019-2024 antara yang sedang berkuasa melawan siapa penantangnya. Kan akan lebih asyik sekali pertarungan kalau begitu," katanya.

Fahri Hamzah menyayangkan koalisi besar yang menggagas bersatunya Jokowi-Prabowo, terpecah menjadi tiga capres, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Mudah-mudahan para pengamat bisa mengkritisi situasi ini, karena memang alur dari cara berpikir pembentukannya kira-kira seperti itu. Ada sisi rasionalnya dan ada sisi irasionalnya. Politik itu memang tidak pernah sepenuhnya rasional, karena variabel-variabelnya begitu banyak dan kompleks," ujarnya.

Fahri menegaskan, apabila Partai Gelora masuk ke Senayan, akan lakukan pembenahan sistem pemilu, terutama yang mengatur soal treshold 20 persen.

Eksperimen Politik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia (UI) Hurriyah mengatakan, banyak eksperimen politik yang diuji coba untuk memenangkan kotestasi di 2024, karena kompetisi ketidakpastiannya sangat tinggi.

"Tidak ada satupun calon yang hari ini mampu mengamankan 50% suara. Semuanya kalau kita lihat , di kisaran 30-20 persen. Akhirnya partai nyoba ini, nyoba itu, semua nggak ada jaminan berhasil. Mau di Prabowo, Ganjar, Anies semua sekadar asumsi mau mendulang suara, itu bagian dari eksperimen politik," kata Hurriyah.

Hurriyah jutsru mengkwatirkan para capres akan menggunakan kembali politik identitas untuk mendulang suara, karena ketidakpastian kompetisinya begitu tinggi.

Hurriyah meminta semua capres dan partai politik berkomitmen untuk tidak memainkan lagi politik identitas, terlepas dari semua kelebihan dan kelemahan pasangan capres-cawapres yang ada.

Sedangkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024, bisa menjadi pembuktian bagi PDIP, apakah menjadi Partai ID atau partai yang memilih ideologi atau tidak.

"Kan Pak Prabowo ini sudah dua kali Pilpres kalah di Jawa Tengah, maka diambillah Gibran agar bisa merebut suara di Jawa Tengah. Karena Prabowo sudah bolak-balik ke Jawa Tengah, bahkan mendirikan posko pemenangan suaranya tidak berubah 18 persen," kata Pangi.

Menurut dia, Prabowo memahami betul peta politik di Jawa Tengah dengan menggandeng Jokowi melalui Gibran, maka suara PDIP dan Ganjar bisa dipecah dan berpindah ke Prabowo.

Efek Jokowi yang akan menggerus suara PDIP dan Ganjar di Jawa Tengah ini, kata Pangi, juga akan menjadi ajang pembuktian bagi PDIP, sebagai partai yang memiliki ideologi atau tidak. Sehingga apakah benar yang bekerja adalah ideologi partai dan mesin partai, bukan efek calon yang diusung.

"Kan PDIP selalu mengklaim sebagai partai ideologi, bukan karena efek Jokowi hanya 9-13 persen, selebihnya karena kedekatan psikologis kader, ideologi Soekarno. Ini waktu yang tepat untuk pembuktian, apakah memilih figur atau ideologi," katanya.