KNews.id – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut selama ini Pemerintah Pusat RI tak pernah memberikan pedoman maupun indikator kinerja (key performance indicator/KPI) untuk setiap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah.
Anies mengatakan, pembangunan di level daerah bisa berjalan baik ketika ada kejelasan pengawasan dan pembagian tanggung jawab.

Namun, ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu, selama ini tidak pernah ada pedoman maupun indikator kinerja buat pemerintah daerah untuk menghadapi persoalan-persoalan macam sampah maupun kemacetan lalu lintas.

Baginya, pemerintah daerah selama ini telah bekerja secara ‘autopilot’ tanpa arahan dari pusat. Pernyataan Anies itu muncul merespons pertanyaan dalam forum diskusi bertajuk ‘Desak Anies’ yang didasari keresahan masyarakat atas persoalan sampah di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.
Anies Janji Berantas Judi Online, Kenang Demo SDSB era Soeharto
“Enggak ada, enggak ada (KPI). Jadi kalau ada wali kota ngurusin sampah ya inisiatif dia. Nah, itu yang mau dibuat nanti, jadi secara nasional kota-kota dibikin KPI-nya,” kata Anies di acara diskusi bertajuk Desak Anies di Sleman, DIY.

“Kalau Anda mengelola sebuah kota lalu tidak punya KPI soal sampah, pemerintah pusat bisa negur enggak? Enggak bisa wong enggak pernah dikasih KPI,” sambung pria yang juga pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada kabinet pemerintahan RI periode 2014-2019 itu.

Anies melanjutkan bahwa pemerintah pusat pada akhirnya cenderung mengambil alih untuk menyelesaikan banyak sekali permasalahan di daerah karena tidak adanya arahan dari nasional.

“Saya merasakan, saya mengurus kota. Tidak ada arahan dari nasional. Kota yang baik itu A, B, C, D. Bahkan kementerian ngurusin kota enggak ada, kementerian ngurusin desa ada. Sementara kita lebih banyak penduduk di kota,” katanya.

Anggapan pemerintah pusat pahlawan
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu pun mengaku telah menyisipkan rencana mendirikan sebuah badan penyusun pedoman bagi pemerintah daerah/kota mengelola masalah di wilayah masing-masing dalam visi misi Pilpres 2024.

Jika pedoman ini ada, kata dia, pemerintah pusat bisa mengambil tindakan bagi pemerintah daerah yang belum atau tidak melaksanakan tanggungjawabnya.

“Jika tidak dilaksanakan maka transfer (dana) dari pusat ke kota akan ditahan. Bila tidak tercapai transfer ke daerah akan ditahan sampai semua yang ditargetkan tercapai,” katanya.

“Karena yang keliru, apabila ada masalah di daerah terus diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu salah, kenapa? Itu tidak menyelesaikan masalah, memunculkan pahlawan, iya. Jalan rusak terus datang, pemerintah pusat ambil alih, dirapikan. Jadi pahlawan. Tapi, itu tidak menyelesaikan masalah, wong Anda selama ini (daerah) tidak mengerjakan kok. Anda kerjakan, bila Anda tidak bereskan, dana kami enggak kami transfer, maka kinerja Anda dapat merah,” papar Anies.

Dia menekankan bahwa ini adalah esensi dari desentralisasi atau otonomi daerah. Sementara tugas pemerintah pusat berperan mengawasi kepala daerah melaksanakan tugasnya sesuai acuan.

“Jadi pemerintah pusat itu membuat ukurannya, berikan kepada daerah, daerah laksanakan. Bila tidak laksanakan, umumkan kepada publik, wali kotanya, bupatinya, tidak menjalankan tugas dengan benar, ini angkanya,” ujar Anies yang maju Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin).  (Zs/CNN)