Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto segera menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI yang mengnformasikan adanya kerugian daerah senilai Rp 200,579 miliar dari 1.361 kasus di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Kami akan berdiskusi dengan teman-teman tim ahli mengenai makna surat BPK yang disampaikan kepada saya. Apakah kita langsung pindahkan (tindajklanjuti) ke aparat penegak hukum, atau memang ada cara lain,” kata Hendy, Jumat (24/9/2021).

Dalam surat yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono itu disebutkan, ada empat klasifikasi kerugian daerah. Pertama, kerugian daerah terhadap bendahara sebanyak nol kasus. Kedua, kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebanyak 246 kasus senilai Rp 9,669 miliar. Seluruh kasus telah diterbitkan surat keputusan pembebanan.

Ketiga, kerugian daerah terhadap pihak ketiga sebanyak nol kasus. Keempat, kerugian daerah yang masih berupa informasi yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK sebanyak 559 kasus senilai Rp 187,427 miliar dan aparat pengawasan fingsional sebanyak 556 kasus senilai Rp 3,482 miliar.

Jumlah kerugian daerah yang sudah disetorkan ke kas daerah sebanyak Rp 29,081 miliar. Sisa yang masih harus disetorkan sebanyak Rp 171,497 miliar.

BPK merekomendasikan kepada bupati Jember agar memerintahkan Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk segera memproses penyelesaian kerugian daerah dan atau mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku atas hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan aparat fungsional yang berkaitan dengan kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku. [wir/suf]