Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan dengan meluncurkan serangkaian program progresif. Salah satunya dengan menghadirkan rumah singgah dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS).

Diketahui, kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial merupakan masalah yang menjadi concern dari pemerintah. Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menuturkan program rumah singgah menjadi langkah awal yang penting dalam memberikan harapan dan perlindungan bagi warga yang paling rentan.

"Kehadiran rumah singgah, untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kota Tangerang," ucap Arief, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10/2023).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Program ini untuk membuat masyarakat kita lebih nyaman, bahagia, dan tentunya sejahtera," sambungnya.

Arief menambahkan, program Pemkot yang terus digencarkan yaitu melakukan perbaikan tempat tinggal melalui program bedah rumah. Program yang bergulir sejak 2014 hingga 2023 ini sudah membedah 8.182 rumah.

Pemkot terus berkomitmen untuk memerangi kemiskinan dengan inisiatif yang kuat. Selain itu, Arief, mengatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini telah berhasil meringankan beban ekonomi warga yang terdampak kemiskinan.

"BST merupakan alat penting dalam mendukung kebutuhan dasar warga yang memerlukan," jelas Arief.

Dengan langkah-langkah inovatif ini, Pemkot Tangerang bertekad untuk menciptakan kota yang lebih sejahtera bagi semua warganya.

Berdasarkan data yang diperoleh, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Tahun 2021 Jumlah individu 875.741 dan Jumlah keluarga 304.392, sementara Tahun 2022, Jumlah individu 861.254 dan Jumlah Keluaraga 291.107.

Sementara untuk perlindungan dan jaminan sosial diantaranya, Bantuan Sosial (BANSOS) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 37.605 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari (APBN) sebanyak 64.547 KPM, BTS dari (APBD 2022) sebanyak 10.266 KPM, BTS dari (APBD 2023) sebanyak 3.550 KPM dan Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi KPM PKH dari (APBD 2023) sebanyak 293 KPM.

Bansos pendidikan sebanyak 565 PM dari (2021-2023). Kemudian, pemberdayaan sosial di antaranya, Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), 13 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 979 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tahun 2023, dan 82 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tahun 2023.

Pelatihan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 49 kelompok, dari 2020-2023. Beberapa di antaranya, cukur rambut, dan pelatihan tata boga. Lalu pembagian bantuan bagi penyandang disabilitas. Ada sebanyak 450 Penerima Manfaat (PM) kursi roda, 79 PM alat dengar, 10 PM walker, 25 PM tongkat, 15 PM kaki palsu.

(ncm/ega)