Pemerintah terus mengupayakan penurunan kasus stunting di Tanah Air sebesar 7,6% sehingga prevalensinya pada 2024 sebesar 14%. Namun, terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan target tersebut.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kendala penurunan kasus stunting di daerah tak tercapai. Padahal, alokasi anggarannya sudah besar, mencapai Rp30,4 triliun pada 2023.

"Koordinasi di daerah, kan, untuk stunting ada beberapa lembaga yang tangani. Cara kerjanya belum secara bersama," ucapnya usai meninjau Posyandu Balita Melur di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), pada Rabu (18/10). "Kalau anggaran, sebenarnya sudah cukup besar."

Dicontohkannya dengan penurunan kasus stunting di Deli Serdang menembus 13,9% atau di bawah target nasional pada 2024. Namun, prevalensi di Sumut masih 21%.

Tantangan kedua, sambung Ma'ruf Amin, terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi di lapangan mengingat banyak lembaga yang terlibat memerangi stunting. Ia pun mendorong kepala daerah agar mengoordinasikan anggaran sehingga upaya-upaya yang dilakukan berjalan efektif.

"Peran gubernur, saya kira, penting sekali untuk mengoordinasikan anggaran itu dalam rangka proses percepatan [penurunan prevalensi stunting]," ujarnya, melansir laman Sekretariat Wapres.

Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga memerintahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi koordinator lapangan. Utamanya memastikan program yang telah dirumuskan dapat berjalan baik.

"Saya minta BKKBN sebagai koordinasi di lapangan dengan rencana aksinya terus menyasar daerah yang masih tinggi. Dalam rapat koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu," tuturnya.