Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang mengandalkan data ril atau di lapangan sebagai acuan sebelum mengambil kebijakan. Data itu selalu disandingkan dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua data yang ada dikomparasikan sebelum merumuskan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan warga Kota Malang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu mengungkapkan, data dari BPS selalu dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan. Karena data BPS diakui secara nasional. Peran data besar sekali untuk menunjang perencanaan pembangunan, dari data tersebut bisa diketahui apa yang harus diprioritaskan untuk mewujudkan visi Kota Malang bermartabat.

“Itu kita perlukan untuk pengambilan kebijakan wali kota. Contoh, misal angka kemiskinan, dari situ maka bisa ditentukan kegiatan apa yang bisa menunjang pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan di 2019 kemarin kita naik karena adanya pandemi. Naiknya karena apa, di BPS itu ada sehingga wali kota bisa melihat kenaikannya karena pandemi maka membuat kebijakan, seperti bantuan sosial yang terdampak pandemi,” kata Dwi, Kamis, (30/9/2021).

Pada 2019 angka kemiskinan di Kota Malang sebesar 4,07 persen naik menjadi 4,44 persen di 2020. Sedangkan di 2021 mereka masih menunggu rilis terbaru BPS. Dari data itu mereka menyandingkan dengan data internal Pemkot Malang. Bahwa angka kemiskinan di 2019 adalah kemiskinan yang sudah pada keraknya.

“Artinya memang orang yang sudah tidak bisa diberdayakan lagi. Misalnya lansia, sudah tidak punya keluarga, sudah tidak bisa ngapa-ngapain itu kan tidak bisa dientaskan. Sehingga Dinas Sosial itu membikin program Rantang Kasih jadi langsung memberi makan sehari dua kali. Harapan kami kenaikan dari 4,07 ke 4,4 persen ini paling tidak balik ke yang dulu (2019). Sehingga yang terdampak pandemi dan menjadi miskin ini bisa terentas kembali,” ujar Dwi.

Dwi mengungkapkan, di saat pandemi Covid-19 ternyata sektor usaha yang masih bisa hidup itu UMKM dan Ekonomi Kreatif (Ekraf). Kebijakan yang diambil Wali Kota adalah memperintahkan perangkat daerah terkait untuk memperkuat perekonomi pelaku UMKM dan Ekraf.

“Contohnya UMKM diberdayakan, diberi sosialisasi lalu dikasih arahan, dikasih pelatihan kemudian kita hadir untuk membantu pemasaran. Misalnya, kalau ada rapat kita ambil makan dan minum dari UMKM. Itu yang selalu disampaikan Wali Kota dalam setiap rakor dan kesempatan lain. Harapanya UMKM meningkat perekonomian juga meningkat,” imbuh Dwi.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengungkapkan jurus lainnya dalam pengambilan data dan statistik adalah dengan menggandeng Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) programnya bernama Kebun Basah. Mereka sifatnya relawan saat ini struktur bagian organisasi sedang dimatangkan, diantaranya berisi tentang kesejahteraan, kesehatan hingga kepemudaan. Basisnya data ril disetiap RT dan RW di Kota Malang.

“Dia update karena basisnya tentang yang terjadi di lapangan. Mereka punya data kedalaman kemiskinan dan seterusnya sampai pada data kesehatan. Nah starting poinnya disana buat kebijakan dari situ. Sangat penting perannya karena datanya nanti akan dikroscek mana yang perlu dikuatkan. Contoh saja kemiskinan. Update tentang kemiskinan kita mulai dari data BPS memang tetapi kita samakan dengan data di lapangan,” papar Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang Nur Widianto mengatakan, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas menghimpun data mereka selalu melakukan konsolidasi dengan OPD lainnya termasuk Bappeda. Data itu dikumpulkan sebagai pedoman perumusan kebijakan sekaligus sebagai data penompang alias data sanding oleh BPS.

“Jadi tidak bersifat parsial tapi semua OPD kita hadirkan diajak bersama. Data berbasis tugas dan fungsi mohon dialirkan, seperti Diskopindag mereka punya data UMKM, koperasi dan perindustrian itu dihimpun lalu disajikan dalam bentuk data. Inilah yang diintervensi progresnya seperti apa. Dari data ini kita bisa tahu, perkembangan dan pertumbuhan ekonominya, produknya, di masa pandemi. Apa yang bisa kita lakukan adalah pendampingan jadi proses inilah yang kita dorong berkaitan dengan data,” tandas Widianto. [luc/but]

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks


Navigasi pos