Liputan6.com, Jakarta - Pada hari ini, Senin (16/10/2023), Mahkamah Konstitusi atau MK membacakan putusan terkait batas usia capres-cawapres minimal 35 tahun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sebanyak 9 hakim MK turut mengambil keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmic, Enny Urbaningsih, Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiddudin Adams.

Di antara 9 hakim tersebut, ada nama Manahan Sitompul. Siapakah dia? Pemilik nama panjang Manahan Malontinge Pardamean Sitompul itu terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan pada April 2015.

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu mengucap sumpah jabatan hakim di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 April 2015 di Istana Negara, Jakarta.

Manahan Sitompul lahir di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara pada 8 Desember 1953. Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri IX Sibolga (1966), lalu SMP Nasrani Medan (1969), dan SMA Negeri 1 Medan (1972).

Mengutip laman resmi www.mkri.id, keterbatasan ekonomi keluarga menghalangi Manahan Sitompul bercita-cita tinggi. Manahan merupakan anak kedua dari sepuluh bersaudara. Ia pun harus berjuang untuk tetap memperoleh pendidikan usai lulus SMA.

Ayahnya seorang pendeta bernama Ds. S.M.S Sitompul yang kemudian menjadi PNS di Jawatan Agama dan pensiun sebagai pejabat di Kandepag Propinsi Sumatera Utara Medan pada 1977.

Lalu ibunya bernama T.M br. Panggabean merupakan ibu rumah tangga. Kedua orang tuanya mendidik dengan ketat sepuluh anak-anaknya, baik untuk menuntut ilmu pengetahuan maupun dalam mengikuti pendidikan atau kegiatan kerohanian di gereja.

Istri Manahan bernama Hartaty CN Malau dan dikaruniai 3 anak yaitu Juristama P. Sitompul, Lawina M. Sitompul, dan Junistira H. Sitompul.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik kembali Manahan Sitompul sebagai Hakim Konstitusi masa jabatan 2020-2025. Manahan terpilih lantaran diajukan kembali oleh Mahkamah Agung.