Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memprakarsai pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak  Anak. Pernikahan dini masih jadi ancaman.

“Pemerintah kabupaten perlu berperan optimal dalam menyediakan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan ramah anak untuk menunjang tumbuh kembang anak, sehingga mampu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini di Kabupaten Jember,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Menurut Hendy, Perda Kabupaten Layak Anak ini mengakomodasi upaya perlindungan anak agar berjalan efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

Sejumlah fraksi di DPRD Jember mendukung pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Layak Anak. Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mangku Budi Heri Wibowo nengatakan, kota layak anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak.

“Kita mendapat pelajaran pahit pada masa pandemi. Anak-anak dan pemuda di Jember kesulitan melakukan pembelajaran daring, mengingat coverage internet di Jember sangat tidak merata,” kata Mangku, dalam sidang paripurna pembahasan lima rancangan perda di gedung DPRD Jember, Jumat (1/10/2021).

Mangku mengatakan, kurangnya dukungan literasi, dan akses pendidikan yang kurang merata menyebabkan Jember menduduki golongan klasemen papan bawah Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. “Oleh karena itu pengembangan literasi dan digitalisasi di era 4.0 ini harus benar-benar digenjot,” katanya.

Kegiatan serba daring ini, menurut Mangku, menyebabkan kurangnya aktivitas masyarakat terutama anak-anak dan pemuda. “Sehingga orang tua dan anak di wilayah kita yang IPM nya rendah ini menjadikan pernikahan sebagai solusi,” katanya.

PKS minta agar Pemkab Jember memberikan perhatian serius terhadap pernikahan anak selama masa pandemi. “Kami mendorong pemkab menggenjot aktivitas-aktivitas anak dan pemuda di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, olahraga, pelestarian lingkungan, kerelawanan, aktivitas kemasyarakatan, serta minat dan bakat,” kata Mangku.

“Kegiatan positif akan mengurangi dampak ikutan permasalahan pernikahan dini yakni angka kematian ibu, angka kematian bayi, gizi buruk, penelantaran anak, dan perceraian,” tambah Mangku.

Fraksi PPP menyebut Bupati Hendy telah melakukan langkah spektaluler,  sehingga Jember Mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak. “Oleh sebab itu perlu segera dibuatkan regulasi atau payung hukum terkait hal tersebut. Ini wujud keperdulian dan keberpihakan nyata terhadap peningkatan kualitas anak sebagai calon pemimpin bangsa pada masa yang akan datang,” kata juru bicara fraksi Sugiyono Yongki Wibowo.

Try Sandi Apriana menyebut raperda itu harus menjawab berbagai isu, dugaan dan peristiwa yang pernah terjadi di Jember, di antaranya kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, angka putus sekolah, angka gizi buruk. “Juga terhadap adanya dugaan dari NGO (Non Government Organisation) luar bahwa di Kabupaten Jember masih ditemukan adanya pekerja anak,” katanya.

Raperda itu, lanjut Sandi, merupakan wujud komitmen bersama bahwa Jember harus dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, kondusif dan representatif bagi tumbuh kembang anak-anak. “Kita menyadari betul bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa dengan begitu banyak tantangan, baik soal pendidikan, kesehatan, dan angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Jember. Harapan kami raperda Ini adalah jawaban dari semua tantangan tersebut,” kata Danang Kurniawan, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Alfian Andri Wijaya, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, berharap raperda itu bisa terselesaikan dan bisa diaplikasikan untuk sebesar-besarnya  layanan publik yang ramah anak di Kabupaten Jember. “Kehadiran dan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam memberikan sarana dan prasarana yang memadai serta ramah anak bagi kelangsungan peningkatan sumber daya manusia sejak dini, sangat dibutuhkan,” katanya. (wir/ted)

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks


Navigasi pos