Lamongan (beritajatim.com) – Usai menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan Tahun Anggaran 2022 beberapa waktu lalu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan, bahwa perencanaan fiskal telah mengakibatkan defisit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Lamongan yang akrab disapa Bupati YES ini mengungkapkan, bahwa perencanaan fiskal yang mengakibatkan defisit sebesar Rp 320 Miliar itu kemudian akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

“Perencanaan fiskalnya mengakibatkan defisit sebesar Rp 320.000.000.000,” tandas orang nomor satu di Lamongaan tersebut saat Rapat Paripurna, pada Rabu (29/9/2021) lalu.

Lebih lanjut Bupati YES menjelaskan, bahwa besaran belanja daerah yang terjadi ini sebagai salah satu upaya untuk memprioritaskan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta memiliki cakupan pembangunan yang lebih luas. Menurutnya, hal ini diyakini karena pembangunan infrastruktur melalui JAMULA (Jalan Mulus Lamongan) ini mampu menjadi motor pembangunan suatu kawasan.

“Pemkab Lamongan berusaha untuk mewujudkan pembangunan infastruktur yang terintegrasi dan memiliki cakupan pembangunan yang luas. Dengan keterbatasan fiskal yang ada, maka Pemerintah berusaha untuk melakukan skema melalui pembiayaan pinjaman. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan kita yang lebih luas cakupannya, merata dan saling terkoneksi antar wilayah,” terangnya.

Namun, kabar terkait rencana Pemkab Lamongan untuk mewujudkan JAMULA dari dana hutang pihak ketiga senilai Rp 350 Miliar terus menggelinding. Hingga kini, sejumlah pihak yang mendengar kabar ini pun banyak yang penasaran dan menanyakannya, baik yang pro maupun yang kontra dengan kebijakan tersebut.

Di antara mereka yang memberikan komentarnya adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Lamongan, yakni Saifuddin Zuhri. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku, bahwa ia bersama anggota dewan lainnya sebenarnya cukup berat untuk memberikan persetujuan atas rencana hutang yang digulirkan di tengah kondisi pandemi seperti ini meski terpantau telah melandai.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Lamongan ini menuturkan, bahwa saat ini Dewan harus dihadapkan pada situasi yang tidak baik dan simalakama, yakni antara diloloskan atau tidak kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 tersebut.

“Kalau tidak diloloskan, maka pemerintah punya alasan bahwa program JAMULA yang sudah masuk di RPJMD tidak direalisasikan, karena daerah tidak punya cukup dana, sementara Pemerintah punya opsi mengajukan pinjaman tapi tidak disetujui oleh DPRD,” tuturnya saat dikonfirmasi wartawan, pada Sabtu (2/10/2021) hari ini.

Selain itu, Saifudin menambahkan, jika Dewan memaksa untuk tidak meloloskan pinjaman, maka sudah pasti dewan akan menjadi sasaran, sekaligus Pemkab Lamongan bakal punya alasan rencana pembangunan Jalan Mulus Lamongan ini tidak terealisasi, lantaran rencana hutang itu dihadang atau tidak disetujui oleh dewan.

“Ini yang kami khawatirkan, Lha wong diloloskan saja dewan masih tetap terkena sasaran kok, apalagi jika tidak sampai diloloskan, ini yang seharusnya dipahami oleh masyarakat,” bebernya.

Di satu sisi, jika Dewan meloloskan rencana hutang ini, Saifuddin menjelaskan, maka Dewan sudah memulainya dengan kajian yang mendalam, salah satu alasan kuatnya adalah karena kemampuan fiskal kondisinya memang berat. Sehingga, jika tidak ditempuh melalui pinjaman, maka pembangunan infrastruktur akan sekadar tambal sulam, serta sebagian besar infrastruktur yang sudah mengalami kerusakan itu tidak bisa tertangani.

“Ini kalau kita paksa dengan tidak meloloskan pinjaman, maka nanti Dewan yang akan jadi sasaran, karena opsi Pemerintah untuk mengajukan pinjaman kita hadang, sehingga Pemerintah punya alasan ketika tidak membangun jalan-jalan yang sudah rusak tersebut,” ungkapnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, sebagai anggota dewan, Saifuddin meminta Pemerintah untuk bisa menggunakan dana pinjaman ini dengan amanah, tepat sasaran dan tanggung jawab.

“Pinjaman ini penggunaannya harus tepat sasaran, terutama untuk pembangunan jalan yang saat ini sudah sangat rusak, dan juga ada beberapa ruas jalan yang perlu peninggian agar ketika musim hujan tidak lagi menjadi langganan genangan air, contohnya di Jalan Raya dekat Desa Pucangro, sehingga tidak menghambat arus lalu lintas,” harapnya.

Hingga proses pelaksanaan pembangunannya ke depan, Saifuddin juga mengajak kepada masyarakat untuk lebih memahami persoalan ini secara mendalam dan bersama-sama mengawal serta mengawasinya dengan DPRD, sehingga pelaksanaan realisasi pembangunan jalan yang menggunakan dana hutang ini bisa benar-benar nyata dan logis.

“Jangan sampai masyarakat yang harus menanggung beban hutang, karena penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, ayo kita awasi bareng-bareng penggunaan dana pinjaman ini,” pungkas Saifuddin.

Sebagai informasi, melalui pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan menargetkan bahwa kinerja tahun 2022 mampu menumbuhkan ekonomi sebesar 3,55 persen, gini rasio sebesar 0,292 persen, prosentase penduduk miskin turun di angka 13,39 persen, indeks pembangunan manusia naik menjadi 73,29 persen, serta indek kualitas layanan infrastruktur sebesar 77 persen.

Lalu, dengan postur demikian, tema pembangunan yang ditetapkan tahun 2022, yakni pemantapan sosial ekonomi dan peningkatan layanan dasar, serta penyediaan infrastruktur di Kabupaten Lamongan bisa terintegrasi.[riq/ted]