BATUNUNGGAL, AYOBANDUNG.COM -- Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin dilaporkan ke Ombudsman oleh Change Indonesia. Tak sendiri, kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Kepala Disparbud Jabar juga dilaporkan ke Ombudsman.

Laporan terhadap Pj Gubernur dan dua orang pejabat Pemprov Jabar itu merupakan buntut dari pembatalan agenda diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM).

"Yang kita laporkan ke Ombudsman adalah kepala UPTD, kepala dinas, dan Pj Gubernur (Jabar)," kata Presidium Change Indonesia, Eko Arif Nugroho, Sabtu 14 Oktober 2023.

Eko menilai, apa yang dilakukan Pemprov Jabar melalui merupakan sikap semena-mena dan tidak profesional. Dimana, Pemprov Jabar membatalkan secara sepihak terhadap agenda diskusi di GIM yang telah mendapatkan persetujuan.

Ironisnya, Pemprov Jabar melalui Disparbud melakukan pembatalan secara lisan tanpa menggunakan surat resmi.

Baca Juga: Usai Hotman Paris, Kini Kamaruddin Simanjuntak Bela Jessica dan Ngaku Siap Membantu Jika Jessica Lakukan Ini

"Jadi soal diskriminasi, kesewenangan-wenangan, profesionalisme, dan maladministrasi, itu dalinya. Dalil utama kita, surat sudah diberikan, tapi malamnya dibatalkan semena-mena, tanpa surat hanya dengan WA (pesan singkat)," ungkapnya.

Eko juga menekankan pada sikap diskriminatif Pemprov Jabar. Menurutnya, alasan pembatalan karena agenda politik tidak masuk akal karena Pemprov Jabar memberikan keleluasaan terhadap pihak lain yang juga disinyalir melakukan kegiatan politik pada fasilitas milik pemerintah.

"Kenapa ini diskriminasi, karena ada peristiwa lain yang ternyata diizinkan, di hari yang sama ada kegiatan di fasilitas pemerintah, dan GIM juga pernah dilakukan aktivitas 'politik'. Kenapa Kami sampai ditutup, Saya kira hak itu mencoreng Pj Gubernur," pungkasnya.

Sebelumnya, acara diskusi yang diinisiasi oleh Change Indonesia di GIM pada Minggu 8 Oktober 2023 dibatalkan secara mendadak oleh Pemprov Jabar. Acara yang dihadiri oleh Anies Baswedan itu terpaksa digelar di halaman GIM dengan konsep lesehan.

Baca Juga: Tabel Gaji Pensiunan PNS yang akan Dicairkan PT Taspen setelah Naik 12 Persen, Sudah Berlaku Bulan November?

"Kita ingin gunakan gedung, ternyata gedung yang bisa digunakan di zaman Belanda, sekarang tidak bisa digunakan. Artinya kita harus teguh, kesetaraan harus dikembalikan," kata Anies saat melakukan sambutan.

Anies Baswedan menyayangkan atas kejadian di kuncinya gedung yang akan digunakan sebagai tempat diskusi. Ia menilai, insiden tersebut merupakan bentuk penjegalan demokrasi dan kebebasan berpendapat yang seharusnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk menyuarakan ekpresi harus disuarakan. Memperjuangkan demokrasi supaya negeri ini tidak dikuasai sekelompok orang saja, agar semua kekayaan negeri ini dinikmati bersama, itu demokrasi," ujarnya.