Dia lebih menyarankan agar pemerintah membangun dan pelayanan transportasi publik yang lebih baik agar masyarakat mau memanfaatkan dan beralih dari kendaraan pribadi.

"Pembangunan dan pelayanan transportasi publik yang semakin baik akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi termasuk penduduk luar Jakarta sehingga kemacetan bisa dikurangi," katanya.

Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Taufik Azhar menyetujui wacana perubahan tarif TransJakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang melalui tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT).

"Kalau saya dalam hal ini setuju-setuju saja. Karena kita tidak bisa terus mengandalkan penambahan dana subsidi kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO)," kata Taufik.

Menurut Taufik, PSO sudah seharusnya tepat sasaran sehingga perlu dibedakan tarifnya bagi setiap pelanggan.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan uji coba pembelian tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT) pada MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta melalui aplikasi Jaklingko.

"Pada minggu lalu kami sudah melakukan uji coba. Prinsipnya untuk fitur ABT di aplikasi Jaklingko ini sudah cukup baik," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo usai rapat Komisi B DPRD di Bogor, Jumat.

Rencana pembelian tiket berbasis akun ini nantinya akan terintegrasi dengan data KTP dan status ekonomi penumpang.

Salah satu moda transportasi yang akan diterapkan sistem ini yakni TransJakarta.