MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait transparansi dokumen anggaran, terutama pada RAPBD 2024.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI Justin Adrian Untayana saat membacakan pandangan umum Fraksi PSI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna, Senin (9/10).

"Dalam perjalanan Fraksi PSI selama 5 kali pembahasan Rancangan APBD, kami menyayangkan adanya kemunduran dalam hal transparansi dokumen anggaran oleh Pemprov DKI," ucapnya.

Baca Juga:

Menurutnya, di awal periode menjabat (2019), saat pertama kali terlibat dalam pembahasan rancangan APBD, PSI dapat dengan mudah mengakses setiap detail rancangan anggaran melalui situs Smart APBD.

Dengan kemudahan akses tersebut, Fraksi PSI dapat mempertanyakan berbagai kejanggalan anggaran termasuk yang saat itu sempat cukup ramai dibicarakan yaitu mengenai anggaran lem Aibon.

"Namun sayangnya, keramaian tersebut justru nampaknya membuat Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menjadi terkesan tidak nyaman, dengan melakukan pembatasan informasi detail anggaran di DKI Jakarta," ungkapnya.

Baca Juga:

Anggota Komisi D DPRD DKI ini berharap Pemprov DKI di bawah kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk tidak menggunakan standar transparansi anggaran yang sama dengan gubernur sebelumnya.

"Agar dapat memberikan akses informasi tidak hanya kepada kami sebagai anggota legislatif, tetapi juga kepada masyarakat, dengan kembali membuka dokumen anggaran hingga ke tingkat komponen rekening melalui situs Smart APBD," katanya.

"Sehingga anggaran DKI Jakarta yang nilainya mencapai kisaran Rp 80 triliun, tidak hanya dapat diawasi oleh kami pihak legislatif, tetapi juga dapat diawasi oleh khalayak umum," tutupnya. (Asp)

Baca Juga: