Jokowi Serukan Perang Palestina-Israel Segera Dihentikan
Rilis.id Jenis Media: Nasional
RILISID, Jakarta — Presiden Joko Widodo mendesak perang antara Palestina dan Israel segera dihentikan. Menurut Jokowi, perang yang berlangsung antar kedua negara tersebut hanya akan memakan korban dan dampak kemanusiaan yang lebih besar jika tidak segera dihentikan.
"Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/10/2023).
Jokowi juga meminta agar konflik yang terus-menerus terjadi antara Palestina dan Israel itu segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB.
"Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB," ujar Jokowi.
Terkait dengan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Palestina-Israel, Jokowi memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk mengambil tindakan cepat guna melindungi mereka.
"Saya minta menteri luar negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang ada di wilayah konflik," tandasnya.
Seperti diketahui, eskalasi konflik Palestina-Israel meningkat setelah adanya serangan mendadak oleh Hamas di wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Israel kemudian membalas serangan Hamas tersebut dengan meluncurkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Jalur Gaza.
Israel juga telah menyatakan perang terhadap Hamas
Pemerintah Indonesia sendiri telah meminta WNI segera meninggalkan wilayah Palestina dan Israel. Pemerintah juga mengimbau agar WNI yang akan melakukan perjalanan ke Palestina dan Israel untuk menunda rencana tersebut
"Bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut untuk membatalkan rencananya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah," tulis Kemlu. (*)
Sentimen: negatif (100%)