FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mendorong agar organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) hingga mahasiswa bersikap soal sikap negatif Pimpinan KPK. Pasalnya, Ketua KPK Firli Bahuri dituding melakukan pemerasan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Mengharapkan ke tokoh masyarakat sipil, Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, Konghucu. Esensinya membebaskan dan hadirkan unsur agama itu bersikap tegas," kata Busyro dihubungi, Senin (9/10).

"Lalu kampus ini kok diam. Kampus diam ini kayak kuburan masif. Saya juga mengkritik Muhammadiyah," sambungnya.

Busyro menilai, pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) kental nuansa hukum pidana. Sebab, Pimpinan KPK dilarang melakukan pertemuan dengan pihak berperkara.

"Foto pertemuan dengan tersangka itu nggak boleh. Pelanggaran pidana itu," tegas Busyro.

Busyro mengungkapkan, kontroversi yang dilakukan Firli Bahuri merupakan bagian dari upaya menghancurkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menilai, bukan kali ini saja Firli dituding melakukan dengan pihak berperkara.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menyebut, saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli sempat melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. Padahal, KPK saat itu tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont 2009-2016. Firli kemudian ditarik Polri untuk kembali bertugas sebagai polisi.

"Firli ditarik karena cacat, pelanggaran berat, ketemu Guburnur NTB. Diduga keras pembocoran-pembocoran," ucap Busyro.

Busyro menekankan, adanya laporan dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya, yang menyeret Firli Bahuri merupakan momentum emas bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membersihkan KPK, sesama lembaga penegak hukum.

"Sekarang kasus ini saya selaku mantan pimpinan, saya mewakili unsur Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini momentum emas Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera tetapkan Firli sebagai tersangka. Kuncinya ada pada Kapolri, jangan presiden. Karena sudah terbukti melakukan pelumpuhan KPK melalui revisi UU KPK," tegas Busyro.

Meski demikian, Firli Bahuri mengklaim beredarnya foto dirinya yang melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurut Firli, pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo terjadi pada 2 Maret 2022, jauh sebelum perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) diselidiki KPK, sejak Januari 2023.

"Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023.
Sedangkan pertemuan di lapangan bulutangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022," ujar Firli dalam keterangannya, Senin (9/10).

Firli menyatakan, pertemuan itu dilakukan secara beramai-ramai di tempat terbuka. Bahkan saat pertemuan itu, Syahrul Yasin Limpo tak menyandang status tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK.

"Kejadian tersebut pun, bukan atas inisiasi atau undangan saya," klaim Firli.

"Hal ini sebagaimana kami jelaskan sebelumnya pada 5 Oktober 2023 lalu, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar," sambungnya.

Firli menjelaskan, sangat banyak perkara korupsi yg sedang diselesaikan KPK. Ia menuding, sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yg dikenal dengan istilah when the corruptor strike back.

"Namun kami pasti akan ungkap semua. Kami segenap insan KPK tidak akan menyerah dan kami sudah siap dengan resiko apapun termasuk berkorban jiwa, raga , nyawa untuk Indonesia bersih dan bebas dari korupsi. Semangat kami adalah semangat segenap anak bangsa yg memiliki cita-cita Indonesia bersih dari praktik praktik korupsi," tegas Firli.

Oleh karena itu, Firli berharap masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai fakta, dan dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang KPK tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU.

"Kami menyadari, pemberantasan korupsi adalah upaya yang penuh tantangan. Namun KPK tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam proses penegakan hukum ini, sebagai salah satu upaya untuk mendukung perwujudan tujuan bernegara, bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera," pungkas Firli. (jpg/fajar)