MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menghentikan sejumlah proyek pembangunan jalan tol dalam proyek strategis nasional (PSN). Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada dikeluarkan APBN.

Antara lain, pelabuhan New Ambon, kemudian terkait kawasan industri di Tanggamus . Kemudian beberapa kawasan proyek PU, antara lain Air Baku di Provinsi Bali, Tol Rantau Prapat-Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli.

Hal tersebut menjadi perhatian Ketua DPD Lembaga Pengawas Kinerja Apratur Negara wilayah Sumatera Utara (LPKAN Sumut), Rafriandi Nasution.

“Ya saya dapat bocoran, bahwa fokus dana semuanya dikerahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara anggaran penerimaan dalam APBN kita tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan tol yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya, Minggu (8/10).

Sedangkan jika itu diarahkan ke pihak ketiga, investasi nasional rersebut membutuhkan proses dan waktu serta keyakinan dari pemerintah kepada pihak ketiga. “Rasanya pihak investor lebih menahan diri dikarenakan kita akan memasuki tahapan tahun politik pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) serta pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2024 mendatang. Jadi mereka sepertinya ‘wait and see’ menunggu kepastian dari proses politik di Indonesia selesai hingga dilantiknya Presiden Republik Indonesia (RI),” ujarnya.

Di sisi lain, sambung Rafriandi, kalau pembangunan itu ditarik ke dalam anggaran APBD atau dana pembangunan multiyears itu juga akan sangat menguras Pendapatan Asli Daerah (PAD), apalagi tahun-tahun ke depan, yakni 2023-2024 memasuki tahun krisis pangan di banyak negara, belum lagi El Nino dan gejolak politik global terhadap ekonomi dunia yang tarik-menarik, pengaruh antara China dan Amerika.

Belum lagi, kata dia, perang teluk mulai terjadi di Israel dan Hamas serta diikuti dampak harga-harga barang yang terus mengancam naik yang membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat yang akan terus melototi APBN dan APBD karena ancamannya ke masyarakat yang membuat daya beli melemah.

“Jadi berdasarkan data dan fakta tersebut, dalam sementara waktu sudah tepat keputusan pemerintah untuk menghentikan beberapa ruas jalan tol yang masuk PSN untuk dihentikan, sampai pada saat ekonomi kembali membaik, kecuali Pemerintah Jokowi mau menghentikan pembangunan IKN tidak masuk skala prioritas, itu lain ceritanya,” kata dia.

Disinggung apakah mangkraknya PSN tersebut tidak akan mempermalukan pemerintah di mata masyarakat, apalagi kesiapannya yang ditunggu-tunggu, Rafriandi menyebutkan, bahwa hal Itu menjadi resiko yang harus dipikul pemerintah, karena neraca keuangan pemerintah memang sedang tidak stabil. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia itu tercantum di dalam UUD 1945, maka pemerintah lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi dan politik agar tidak menimbulkan gejolak politik yang mengakibatkan indeks tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah akan menurun.

“Jika itu tidak bisa dijaga maka kendali di tangan pemerintah malah sebaliknya, yakni rakyat akan melakukan penghakiman dengan turun ke jalan secara massif. Sehingga menunda bukan berarti membatalkan. Artinya setelah 6 bulan ke depan kepastian itu akan tiba. Prinsipnya tidak ada program Pemerintah Jokowi ini yang diharapkan mangkrak, hanya saja kemungkinan di reschedule dalam program APBN tahun 2025. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan,” pungkasnya.

Sedangkan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin sangat menyayangkan jika tol tersebut dikeluarkan dari proyek strategis nasional (PSN). Karena proyek jalan tol tersebut sangat berpeluang mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, yang sangat potensial dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai timur Sumatera, dan tentunya akan sangat berpengaruh pada ekonomi sumatara secara keseluruhan.

“Saya tentunya berharap kajian lanjutan terkait dengan proyek tersebut bisa dilakukan. Atau ada cara lain seperti mendatangkan investor untuk pembangunan proyek tol tersebut. Kalaupun mentok maka kita berharap dari terpilihnya Presiden yang baru di 2024 nanti untuk kembali melanjutkan proyek pembangunan jalan Tol tersebut,” kata Gunawan.

Gunawan menambahkan kalau proyek yang harus dikeluarkan karena berbenturan dengan anggaran di APBN, karena memang situasi saat ini memaksa APBN untuk bisa maksimal dalam menjaga daya beli masyarakat. Ada banyak ketidakpastian ekonomi global yang membuat APBN harus bisa meminimalisir dampak buruk dari guncangan ekonomi yang akan terjadi.

Potensi guncangan ekonomi sudah terlihat dimana tingginya suku bunga acuan AS serta negara besar lain, dan sangat potensial memicu terjadinya krisis menular ke negara lain. Dan kenaikan gaji ASN sebesar 8% di tahun depan menunjukan bahwa pemerintah lebih fokus dalam menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga kita tidak perlu berdebat dengan masalah anggaran APBN, yang proyek pembangunan jalan tol di Sumatra dikeluarkan. Hanya saja, upaya untuk kembali menghubungkan wilayah wilayah strategis di pulau sumatera, dengan jalur transportasi yang efektif menekan high cost economy upayanya jangan sampai hilang. Sehingga masih ada harapan untuk direalisasikan di masa yang akan datang nantinya,” ujar Gunawan lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengaku kecewa proyek Jalan tol Kisaran-Rantauprapat dan Rantauprapat-Dumai dihentikan dari Proyek Stratagis Nasional (PSN). Namun anggota dewan dari Fraksi PDIP mengatakan, kebijakan penghentian itu dikarenakan minimnya anggaran APBN, yang tersedot untuk Pemilu 2024.

“Kecewalah. Anggaran di pusat pun minim apalagi kita mau pemilu tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilanjutkan lagi,” ungkap Baskami kepada Sumut Pos, Minggu (8/10).

Menurutnya, tahun depan atau usai terselenggaranya pemilu, proyek yang menghubungkan Trans Sumatera itu bisa kembali dilanjutkan melalui rekomendasi Badan Perencanaan Pembangungan Nasional (Bappenas). “Karena proyek itu menghubungkan dari Lampung sampai Aceh. Dan itu harus diteruskan,” katanya.

Pihaknya pun telah meminta agar proyek nasional itu kembali dilanjutkan tahun depan. “Kita (DPRD Sumut) telah meminta supaya proyek tol ini kembali dilanjutkan dan anggarannya di tampung APBN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada sejumlah proyek pembangunan jalan tol yang dihentikan dalam proyek strategis nasional (PSN). Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat soal PSN yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10). “Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada dikeluarkan APBN.

Antara lain, pelabuhan New Ambon, kemudian terkait kawasan industri di Tanggamus. Kemudian beberapa kawasan proyek PU, antara lain Air Baku di Provinsi Bali, Tol Rantau Prapat Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli,” ujar Airlangga. “Tol Dumai Sigambar, Rantau Prapat, Muara Enim, SPAM Juanda, SPAM Jatigede, SPAM Kamijoro. Itu seluruhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara off taker dan financial-nya belum closing,” katanya lagi.

Di sisi lain, saat ini pemerintah sudah menyelesaikan 170 PSN dengan nilai investasi Rp 1.299,41 triliun. Meski demikian, ada pula PSN yang belum bisa diresmikan hingga dihentikan pembangunannya.

“Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi,” ujar Airlangga.

Airlangga lantas mengungkapkan, hingga tanggal 4 Oktober 2023, ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Jokowi dengan nilai mencapai Rp 259,41 triliun. Proyek-proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang nilainya Rp 125,7 triliun; Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp29,9 triliun; berbagai kawasan industri; bendungan; dan jalan tol.

Selain itu, dilaporkan juga beberapa proyek yang belum diresmikan dan akan selesai, yakni 16 proyek senilai Rp 179,46 triliun. Proyek-proyek tersebut antara lain mencakup Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, dan sebagainya. “Ini termasuk beberapa bendungan, Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Deli Kupang, Makassar New Port, berbagai bendungan, dan termasuk di Papua Barat juga sudah selesai LNG Train 3, dan proyek satelit multifungsi, proyek tangguh LNG juga sudah siap diresmikan,” kata Airlangga.

Sementara itu, di tahun 2024 akan ada 25 PSN dengan nilai Rp 151,58 triliun yang akan selesai sampai dengan 20 Oktober 2024. Kemudian, antara 20 Oktober sampai Desember 2024 ada 12 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp23,45 triliun. Untuk proyek strategis nasional yang penyelesaiannya di atas tahun 2024, Airlangga mengatakan, ada 42 proyek dengan nilai mencapai Rp 1.427,36 triliun. Airlangga kemudian memastikan bahwa proyek-proyek tersebut akan dilanjutkan hingga selesai. “Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan dan financial-nya sudah closing, tentunya ini proyek berlanjut sampai dengan selesai,” ujar Airlangga. (dwi/man/bbs/ila)