Bojonegoro (beritajatim.com) – Rapat Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro sempat terjadi perdebatan.

Salah satu item yang menjadi perdebatan adalah saat pembahasan rencana anggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro bersikukuh untuk menganggarkan pembangunan gedung DPRD baru di Jalan Veteran dengan nilai awal sebesar kurang lebih Rp37 miliar.

Sementara pihak Banggar DPRD setempat meminta agar pembangunan gedung DPRD dianggarkan satu tahun penganggaran. Rencana pembangunan gedung DPRD ini sebelumnya juga sudah pernah dilakukan. Setidaknya sudah tiga kali penganggaran, namun selalu gagal. Pada 2016 senilai Rp24 miliar, kemudian tahun anggaran 2019 senilai Rp75 miliar dan tahun 2020 senilai Rp31,6 miliar.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, penganggaran untuk pembangunan gedung DPRD baru di Jalan Veteran ini karena eksekutif ingin memberikan warna baru dan performa yang baik bahi anggota legislatif. Apalagi rencananya di Jalan Veteran akan tumbuh perkantoran yang bagus.

“Nilai anggaran sebesar Rp37 miliar ini akan disesuaikan dengan konsultan, ketika masih kurang bisa dilakukan pembahasan bersama,” ujarnya, dalam rapat KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, kemarin.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya (PKPCK) Kabupaten Bojonegoro Adie Witjaksono menambahkan, nilai anggaran Rp37 miliar ini sesuai dengan rencana progresnya hanya dibangun gedung paripurna. Setelah itu, pada tahun anggaran 2022 baru dianggarkan kembali senilai Rp80 miliar untuk pembangunan perkantoran dan penunjangnya.

“Pemasangan anggaran pertama (Rp37 miliar) ini karena pertimbangannya mengingat waktu yang tidak bisa dilaksanakan satu tahun,” ungkapnya.

Gedung Paripurna dan perkantoran DPRD akan ada bangunan sambungan di atas lahan seluas kurang lebih 4 hektare. Status tanah tersebut aset milik Pemkab Bojonegoro dan sudah bersertifikat. Rencana pembangunan gedung DPRD itu akan dibagi dua dengan pembagian di tengah terdapat jalan kembar dan ruang terbuka hijau.

“Jarak bangunan dengan Jalan Veteran sekitar 12 sampai 14 meter di timur jalan. Dengan luas gedung paripurna 42 meter kali 47 meter menghadap ke selatan. Sedangkan untuk gedung perkantoran seluas 68 meter kali 60 meter,” terangnya.

Sementara salah satu anggota Banggar DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto meminta komitmen dari pimpinan daerah karena sebelumnya selalu gagal. Selain itu, dia juga meminta agar penganggaran pembangunan kantor DPRD tidak bertahap dan pembangunan 100 persen 2022. “Tahun 2023 ini karena tahun politik, nanti akan banyak faktor yang masuk disitu,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Imam Sholikin mengungkapkan, DPRD memang sekarang butuh sejumlah ruang yang ada, seperti misalnya ruang tamu yang representatif, ruang media, ruang banggar dan lain sebagainya. Sehingga, dalam penganggaran ini diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik.

“Sehingga meski dibangun di tempat lama atau baru (di Jalan Veteran) nomenklaturnya tetap pembangunan gedung DPRD karena gedung yang ada saat ini sudah tidak cukup,” terangnya.

Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan Anggota Banggar, Lasuri dari Fraksi PAN. Menurutnya, pada prinsipnya penyusunan kebijakan anggaran ini disetujui. Terlepas nanti apakah akan dibangun di gedung lama atau di tempat baru. “Biaya pembangunan gedung sebagiknya dimasukkan di belanja modal, sehingga tetap bisa dipakai meski rehap bangunan lama maupun tempat baru,” terangnya. [lus/ted]