MerahPutih.com - Penyebaran hoaks, fitnah, dan berita palsu berpotensi marak jelang Pemilu 2024. Apalagi, mendekati masa pendaftaran Pilpres.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyatakan, hoaks daur ulang ini diprediksi akan terus bermunculan. Penyebabnya, masyarakat Indonesia literasi digitalnya rendah.

“Minim check and recheck, sehingga tidak sadar dan dengan mudah menerima hoaks,” kata Jerry di Jakarta, Jumat (6/10).

Baca Juga:

Menurut Jerry, pembunuhan karakter lewat cerita palsu, saling klaim jumlah massa, hingga yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu seperti isu WNA ber-KTP Indonesia memang sengaja dimunculkan.

“Memang untuk bikin panas situasi yang mengacaukan kondisi selama proses Pemilu,” tuturnya.

Bahkan, lanjutnya, ada semacam rumah produksi yang memperkerjakan orang-orang yang dikenal sebagai buzzer untuk membuat dan menyebarkan hoaks. Ada aktor dan donatur besarnya.

“Sehingga kalau ingat, kasus operasi plastik, isu dugaan penamparan, KTP, dan hoaks-hoaks Pemilu yang lainnya kan seperti kaset lama diputar ulang,” tambah Jerry.

Baca Juga:

Praktik semacam ini harus segera dihentikan. Sebab, membahayakan kehidupan berdemokrasi.

Pembunuhan karakter, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dapat memecah belah anak bangsa.

Lembaga berwenangan seperti Kemenkominfo dan Polri, harus bekerja sama dengan platform media sosial.

“Ungkap aktor, pendana utama, rumah produksi hoaks. Bersihkan jaringannya. Habisi grup dan akun-akun bodong ternakan. Perketat aturan di media sosial,” tegasnya.

Selain menindak sumber pendana dan aktor utama, harus ada pidana khusus atau pengetatan regulasi bagi pemproduksi berita palsu di media sosial.

Pemerintah, perangkat penegak hukum, penyelenggara Pemilu, hingga media mainstream, harus sering turun ke bawah. Seperti ke sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat untuk sosialisasi bahaya hoaks.

“Edukasi pemilih secara masif. Para elite partai juga harus memberi pendidikan politik,” tutup Jerry. (Knu)

Baca Juga: