MerahPutih.com- Sejumlah perusahaan BUMN dituding menjual senjata ke junta militer Myanmar.

Kabar tersebut dilaporkan para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) ke Komnas HAM.

Baca Juga:

BUMN Bantah Tudingan Jual Senjata ke Myanmar

Ketua Komnas HAM menyatakan telah menerima laporan mengenai isu penjualan senjata dari tiga perusahaan pelat merah itu ke militer Myanmar.

"Komnas HAM telah menerima pengaduan dari pengadu yang dikirimkan oleh kuasahukumnya-Themis Indonesia, melalui email pada Senin (2/10)," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (5/10).

Menurut Atnike, hingga hari ini, Komnas HAM belum bertemu langsung dengan pihak pengadu maupun perwakilannya.

Saat ini, Bidang Layanan Pengaduan Komnas HAM tengah melakukan telaah atas pengaduan tersebut untuk memastikan ada tidaknya dugaan pelanggaran HAM.

"Sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan dan/kasus di Komnas HAM,maka materi aduan tidak dapat dipaparkan kepada publik," jelas Atnike.

Atnike melanjutkan, langkah penanganan yang akan dilakukan Komnas HAM akan dilakukan setelah adanya hasil analisis pengaduan.

Baca Juga:

Dunia Didesak Berikan Tekanan Lebih Besar Pada Junta Militer Myanmar

"Penanganan pengaduan tersebut akan dilakukan sesuai prosedur kelembagaan," jelas dia.

Mengingat materi aduan tersebut melibatkan pihak di luar Indonesia, maka Komnas HAM perlu mempertimbangkan lebih lanjut dasar hukum serta kewenangan Komnas HAM dalam menangani aduan tersebut.

Perlu diketahui, informasi tersebut berawal dari kelompok masyarakat sipil yang terdiri atas The Chin Human Right Organisation (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP).

Pada siaran pers bertanggal 2 Oktober 2023 yang disiarkan lewat akun X @ChinHumanRights, mereka menyatakan pembuat senjata dari Indonesia dituding menjual produknya secara ilegal ke otoritas Myanmar.

Mereka menuntut adanya investigasi terhadap hal ini. Investigasi mereka menyebutkan pemasokan senjata dari tiga pelat merah Indonesia ke Myanmar diperantarai perusahaan setempat. (Knu)

Baca Juga:

Krisis di Myanmar Memburuk, Sekjen PBB Minta ASEAN Buat Strategi Terpadu