SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut hadir dalam peringatan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Kamis (5/10). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menitipkan beberapa pesan untuk TNI. Diantaranya agar seluruh jajaran TNI peka terhadap persoalan pangan yang kini sudah menjadi masalah global.

Pesan tersebut disampaikan oleh presiden di hadapan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan para prajuritnya. “Saya minta seluruh anggota TNI punya kesadaran dan kepekaan terkait ini. Karena urusan pangan adalah urusan perut. Sangat penting dan penentu stabilitas bangsa,” ungkap Jokowi. Dia menyebut, saat ini krisi pangan sudah terjadi di banyak negara.

Menurut Jokowi, salah satu sebab munculnya krisis pangan adalah perubahan iklim dan terganggunya rantai pasok dunia. Akibatnya 22 negara kini membatasi ekspor pangan, bahkan ada yang menghentikan ekspor pangan. Karena itu, presiden mengingatkan TNI untuk peka terhadap persoalan pangan. Sehingga Indonesia bisa melalui krisis yang sedang terjadi tersebut.

Panglima TNI memastikan, dirinya akan menindaklanjuti pesan yang disampaikan oleh presiden. Dia pun menyadari bahwa persoalan pangan sudah menjadi masalah global. “Tentunya TNI harus peka,” ucap Laksamana Yudo. Meski sudah memiliki dan menjalankan berbagai program terkait pangan, dia menyatakan, pihaknya bakal lebih giat lagi melaksanakan program tersebut.

Saat ini, TNI sudah punya Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Program itu berjalan di seluruh jajaran. Baik di TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Mereka memanfaatkan lahan-lahan tidur atau lahan milik TNI yang masih kosong. Yudo menyebut, dia sudah mengerahkan jajarannya untuk melaksanakan program tersebut. Tujuannya tidak lain membantu ketahanan pangan.

Dalam waktu dekat, lanjut Yudo, gerakan itu bakal dimasifkan lagi. “Nanti saya akan sesuaikan jadwal bapak presiden, tanggal 17 Oktober akan kami gerakan seluruh Indonesia,” bebernya. Yudo memastikan, instansinya akan terus mengupayakan yang terbaik demi membantu masyarakat. Tidak terkecuali dalam mengatasi krisis pangan global.

Kemarin Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menegaskan bahwa pihaknya akan mengetatkan pengawasan distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sedang berjalan. Sebab, Buwas menengarai ada praktik kecurangan oknum yang berupaya mengambil keuntungan sehingga harga beras tak kunjung turun.

Beberapa temuan yang didapati, sambung Buwas, adalah pengoplosan beras Bulog, sampai mengganti kemasan beras Bulog dengan karung beras merek lokal premium. “Beras Bulog dimasukkan ke packaging merek-merek mereka untuk disuplai dan dijual dengan harga tinggi premium,” ujar Buwas.

Mengenai hukuman atau sanksi yang bakal diberikan, Bulog akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Menurut Buwas, pelaku bisa dijerat hukum pidana kasus penipuan dan penyalahgunaan beras milik negara. “Indikasi penyimpangan itu selalu ada karena ada peluang atau kesempatannya,” ucapnya.

Ikut menegaskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa distribusi beras SPHP akan berjalan seiringan dengan pengawasan dan penegakan hukum. “Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga,” ujar Erick.

Terkait potensi kecurangan beras, Erick menegaskan bahwa data produksi dan impor beras Indonesia harus satu data. Jika berjalan sendiri-sendiri, menurut Erick hal itu seringkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat. “Jadi kami ingin mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, pemainnya nanti begitu-begitu saja, selalu ingin cari uang cepat. Nah, ini harus diberantas,” beber Erick

Terpisah, Pakar Kebijakan Agribisnis Departemen Agribisnis IPB Feryanto menuturkan tidak melihat adanya potensi panic buying akibat stok beras di Indonesia. Menurutnya ketersediaan beras relatif masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Walaupun dengan kenaikan harga, karena panen terganggu,” katanya.

Sementara itu untuk masyarakat menengah ke atas dapat mengalihkan ke beras medium dan premium lainnya. Dia mengatakan yang perlu dijaga pemerintah adalah masyarakat miskin. Caranya dengan memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin. Agar pengeluaran mereka terjaga dan tidak jatuh lebih miskin lagi.

Pria yang akrab disapa Fery itu mengatakan, banyak kajian dan diskusi yang menyebutkan bahwa el nino memberikan dampak kepada produksi pertanian, terutama pangan beras. Dia mengatakan kemarau kering yang berkepanjangan tahun ini berdampak curah hujan yang rendah. Atau bahkan hampir tidak ada di sebagian wilayah sentra pangan.

Kondisi itu menyebabkan petani tidak bisa menanam dan memanen tanamannya. Sehingga produksi pangan tidak sesuai target. Menurut data Kementan, ada potensi kehilangan produksi beras akibat el nino setara 1,2 juta ton. Namun angka ini, dinilai masih wajar dalam artian dari target produksi nasional sebesar 30 juta ton.

Kemudian BPS mencatat bahwa produksi beras selama periode Januari-Oktober 2023 ditaksir mencapai 27,878 juta ton. “Yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga, akibat penurunan stok ini, yang mudah dipermainkan oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan,” jelasnya.

Namun Fery menegaskan kondisi beras saat ini tidak akan menyebabkan terjadi kelangkaan, seperti pada kasus minyak goreng sebelumnya. Disamping itu, pasokan pangan non beras sebagai sumber karbohidrat di Indonesia ada banyak. Sehingga masyarakat akan melakukan mitigasi mandiri untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga pangan, terutama masyarakat pedesaan.

Di bagian lain Satgas Pangan Polri berupaya membantu pemerintah mengecek stok, distribusi hingga harga beras. Hasilnya, diketahui masih ada sejumlah daerah yang berhasil panen raya. Kondisi itu memungkinkan untuk mengisi kekurangan stok beras.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan menerangkan, Satgas Pangan telah mengecek ke seluruh Indonesia khususnya kondisi ketersediaan beras. Dari petani, penggilingan, pasar dan konsumen. “Ternyata masih ada panen raya di berbagai daerah, salah satunya Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Karena itu Satgas Pangan mendorong agar pemerintah mengambil beras masyarakat yang mengalami panen raya. Sehingga, bisa memenuhi kuantitas dari kebutuhan beras nasional. “Saat ini kebutuhan tiap tahun mencapai 31 juta ton, kalau dipelajari mendalam dengan panen masyarakat ini cukup,” jelasnya.

Memang terdapat kenaikan harga beras yang kemudian direspon dengan impor beras mencapai 2 juta ton. Saat ini 1,7 juta ton telah masuk, masih ada 300 ribu ton yang akan masuk ke Indonesia. “Ini harus dibedakan dengan panen raya, impor untuk kualitas premium karena pecahan di bawah 15 persen,” terangnya.

Dia mengatakan, Satgas Pangan juga sedang memantau kemungkinan terjadinya pidana dengan mengganti kemasan beras medium menjadi premium. Satgas Pangan daerah dikerahkan untuk mendeteksi kemungkinan pidana tersebut. “Kalau sebelumnya pernah kasus semacam itu terjadi di Bogor dan Bekasi. Masyarakat rugi karena beli harga premium, mendapat yang medium,” urainya.

Saat ini problem utamanya adalah dampak dari El Nino. Yang menurunkan jumlah produksi beras nasional dari lima persen hingga 15 persen. Untuk kondisi ini Satgas Pangan bersama stakeholder berupaya untuk mencari solusinya. “Ini bisa diatasi bersama,” paparnya.

Sementara itu, Sesuai janjinya, dalam peringatan HUT ke-78, TNI menunjukkan kekuatan mereka kepada masyarakat. Berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) mereka tunjukkan melalui parade dan defile. Tidak hanya itu, TNI juga menunjukkan kemampuan para prajurit tiga matra dalam menjalankan tugas. Diantaranya dengan atraksi terjun payung dan demonstrasi udara.

Presiden Jokowi yang turut melihat langsung unjuk kemampuan itu sempat mengingatkan agar TNI memperhatikan belanja alutsista. Bukan tidak boleh, presiden ingin anggaran yang diberikan oleh negara digunakan sebaik-baiknya untuk membeli alutsista yang betul-betul diperlukan. Pesan itu juga ditangkap oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan seluruh jajarannya.

Mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I tersebut menyatakan bahwa pengadaan alutsista memang selalu dilakukan berdasar skala prioritas. Pihaknya juga menyesuaikan diri dengan ketersediaan anggaran. “Modernisasi (alutsista) iya pasti akan dilaksanakan. Tetapi, sesuai prioritas tadi. Tentunya nggak bisa kami langsung modernisasi secara keseluruhan,” imbuhnya.

Saat ini, kata Yudo, TNI melakukan modernisasi alutsista secara bertahap. Itu dilakukan oleh seluruh jajaran TNI di tiga matra. Semua kepala staf melaksanakan modernisasi alutsista dalam rangka pembinaan kemampuan dengan menitikberatkan kebutuhan. “pembinaan alutsistanya modernisasi, tapi tadi sesuai prioritas pelaksanaannya. Sehingga anggaran yang diterima tepat sasaran,” ujarnya.

Ombudsman meminta HET beras segera dicabut untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi saat ini. Bulog juga harus segera menggelontorkan stoknya lewat operasi pasar. Yang menyasar langsung ke konsumen. Bukan ke pedagang, apalagi pasar induk.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, kelangkaan stok yang saat ini terjadi memang disebabkan oleh banyak sebab. Salah satunya musim kemarau di mana stok beras di penggilan memang menipis. “Tapi ada hal lain. Soal gabah yang langka di penggilingan,” paparnya kepada Jawa Pos kemarin. Saat ini terjadi perebutan gabah antara penggilingan menengah dan besar. Mereka berebut di tingkat petani, akibatnya beberapa daerah saat ini stok gabahnya menipis. Akibat diborong oleh penggilingan besar. Dampaknya, harga beras mahal.

Soal harga beras, Yeka menyebut, kenaikan harga di pasaran sebenarnya tidak membuat masyarakat panik. Sebab, sejak 2017 sebenarnya, harga beras rata-rata di pasaran sudah lebih tinggi dari HET. “Masalahnya saat ini, udah harga mahal, berasnya juga terbatas,” paparnya.

Yeka mengatakan, sejak dua minggu lalu telah menyarankan pemerintah terkait masalah beras mahal dan langka. Salah satunya dengan penerapan HET gabah. Agar di tingkat produsen beras atau penggilingan bisa diatur. Sehingga harga beras akan menyesuaikan.

Sementara untuk distribusi beras, Ombudsman menyarankan agar Bulog mengeluarkan cadangan pangannya untuk operasi pasar. Dan operasi pasar itu langsung menyasar ke masyarakat bukan ke pedagang. Agar masyarakat bisa terbantu terkait pembelian beras dengan harga di bawah HET. “Kalau dijual ke pasar dibeli konsumen bakal lebih mahal,” paparnya.

Ombdusman juga meminta tidak ada sanksi bagi pedagang atau ritel yang menjual harga di atas HET. Karena memang produksi gabah di tingkat petani naik. Sanski hanya akan membuat pedagang menahan berasnya. “Justru yang dicari itu para pengempul yang menimbun beras,” katanya. (agf/idr/syn/wan/elo/jpg)