JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainur Rohman menilai, integritas tidak menempati posisi pertama dalam kinerja kabinet Presiden Joko Widodo.

Hal ini dikatakannya menanggapi Syahrul Yasin Limpo yang diduga terseret dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Syahrul juga sempat hilang kontak di Eropa usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantornya.

"Saya ingin mengatakan pertama memang integritasnya itu tidak tinggi. Artinya di dalam kabinet soal integritas itu tidak menjadi salah satu mendapatkan perhatian penting," kata Zainur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Surya Paloh Akui Kasus Korupsi yang Jerat 2 Menteri Nasdem Ganggu Elektabilitas Anies-Muhaimin

Zainur juga menilai, dari sisi pengawasan kabinet, ada masalah. Apalagi Syahrul Yasin Limpo bukan satu-satunya menteri yang terseret kasus korupsi.

Seperti diketahui, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga tersandung kasus korupsi dan bahkan sudah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G yang saat ini sidangnya sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta 

"Kenapa problematik? Karena banyak menterinya yang tersangkut kasus korupsi," ucapnya.

Oleh karena itu, katanya, Jokowi harus mengambil sikap yang tegas dengan memberhentikan menteri jika sudah menjadi status tersangka.

"Nah lantas apa yang harus dilakukan? Bagi saya sih yang harus dilakukan harus dengan langkah langkah tegas. Ketika menjadi tersangka ya sudah harus langsung diberhentikan," kata Zainur.

Baca juga: Surya Paloh Koreksi Ucapannya soal Bubarkan Nasdem jika Kader Korupsi: Saya Salah

Ia lantas berharap bagi siapapun yang menjadi presiden berikutnya perlu menjadikan integritas sebagai hal yang paling penting.

"Dan ini menjadi pelajaran untuk siapapun presiden berikutnya harus menjadikan soal integritas hal yang penting untuk dijadikan sebagai parameter," jelasnya.

"Tidak hanya sekedar harus berkinerja baik tetapi juga harus antikorupsi," tambahnya.