JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Febri Diansyah, mengatakan, Syahrul akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023) hari ini.

Syahrul sudah pulang ke Indonesia setelah sempat dinyatakan "hilang kontak". Usai tiba di Tanah Air, Syahrul langsung menghadap Ketua Umum Partai Nasdem untuk melaporkan dugaan kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah dihadapinya.

"Saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok (hari ini) Pak Mentan akan ke Istana menghadap Bapak Presiden," ujar Febri di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023) malam.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Tunjuk Febri Diansyah jadi Pengacara Usai Disebut Sudah Tersangka

Febri tidak ingin menjelaskan lebih lanjut perihal tujuan Syahrul mendatangi Jokowi hari ini.

Terkait apakah Syahrul akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Mentan, Febri juga tidak berkomentar.

"Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana, jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini," tuturnya.

"Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan," imbuh Febri.

Baca juga: Surya Paloh Perintahkan Syahrul Yasin Limpo Pulang untuk Patahkan Asumsi Hilang

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan alasan kenapa Syahrul menghadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlebih dahulu sebelum bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sahroni menyebutkan, Syahrul merupakan kader Partai Nasdem sehingga harus menghadap ke Paloh terlebih dahulu.

"Iya kan Pak Mentan mewakili Nasdem, jadi menghadap Ketua Umum dulu baru menghadap Bapak Presiden selaku pemimpin negara," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi, Rabu (4/10/2023).

"Wajib datang dan langsung temui Ketua Umum," ucap dia.

Baca juga: Ditanya soal Keberadaan Syahrul Yasin Limpo usai Kembali ke Tanah Air, Waketum Nasdem: Belum Tahu

Menurut Sahroni, siapa pun yang terjerat hukum, orang itu haruslah mematuhi proses hukum.

Secara terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar info dari KPK bahwa Syahrul sudah menjadi tersangka.

Gelar perkara terkait penentuan kasus hukum politikus Nasdem itu, disebut Mahfud, sudah dilakukan sejak lama.