Dalam empat tahun terakhir tercatat angka prevalensi stunting nasional turun sebesar 9,2%, yakni dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2022. Untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024, maka pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6% dalam dua tahun ke depan.

“Kami memperkirakan dari dua tahun ini, (yakni) 2023 dan 2024 masing-masing 3% lebih dan diperkirakan itu bisa tercapai,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, dalam keterangan resminya, Rabu (4/10).

Untuk itu, Wapres RI selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) akan terus melakukan upaya percepatan penanggulangan stunting bersama Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yang dikoordinasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Terutama dengan menyasar daerah-daerah prioritas yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi.

“Ada daerah-daerah yang menjadi prioritas,” sebutnya.

Lebih lanjut, wapres mengungkapkan bahwa sebelum ada TP2S, upaya penanggulangan stunting di tanah air berjalan lambat. Namun, seiring terbentuknya TP2S melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, upaya penurunan angka prevalensi stunting berjalan semakin baik.

“Dulu memang agak lambat sampai dengan 2022, (tim percepatan) kita belum berjalan dengan baik. Tetapi insya Allah pada 2023 (dan) 2024 ini, akan bisa terpenuhi per tahun 3% lebih sampai 2024,” tuturnya optimistis.

Oleh sebab itu, wapres akan terus melakukan evaluasi berbagai program penanggulangan stunting agar tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Ini tentu akan kita evaluasi terus, termasuk melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang akan datang,” pungkasnya.