JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak mau berspekulasi soal kemungkinan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kabur dari proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud memandang, 'hilang kontaknya' Syahrul saat ini tidak bisa diduga sebagai upaya menghindari proses hukum, karena belum ditetapkan sebagai buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Enggak, enggak, belum menduga (Syahrul kabur), karena ini kan baru bisa diduga kalau dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO, kita tunggu informasinya saja dulu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Dirjen Imigrasi: Mentan Syahrul Yasin Limpo Gunakan Paspor Diplomatik

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengakui bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Syahrul saat ini.

Namun demikian, ia yakin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengetahui cara untuk melacak keberadaan politikus Partai Nasdem tersebut.

"Ya mudah-mudahan segera ketemu, kan orang sekelas menteri tidak mudah juga menghilang begitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari begitu saya kira tidak mudah," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku kehilangan kabar atau lost contact dengan Syahrul Yasin Limpo yang terakhir kali diketahui tengah melakukan kunjungan kerja di Roma, Italia.

"Betul. Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak menteri sampai hari ini," ujar Harvick, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Soal Mentan Syahrul Hilang Kontak, Jokowi: Coba Dikontak, Ada yang Punya Nomor Teleponnya?

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan, Syahrul belum termonitor masuk ke Indonesia, padahal ia dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu (1/10/2023) lalu.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengeklaim, Syahrul belum kembali ke Indonesia karena harus berobat di luar negeri.

Adapun Syahrul menjadi sorotan karena KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut KPK, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan, tapi belum mau mengungkap identitasnya.

Penyidik pun telah menggeledah rumah dinas Syahrul dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini.