Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Intan Fauzi mendukung sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa 3 Oktober 2023. Menurut Intan, hal senada juga sudah disampaikan ke pihak Parlemen di komisi terkait saat rapat kerja.

"Menteri BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR telah menyampaikan soal penyalahgunaan dugaan Dana Pensiun. Hari ini ditindaklanjuti dengan menyerahkan laporannya ke Kejaksaan Agung, tentu kami menuntut agar permasalahan ini segera dituntaskan karena menyangkut hak hak ribuan karyawan”, tulis Intan dalam keterangan pers diterima, Rabu (4/10/2023).

Menurut Anggota DPR RI Dapil Kota Bekasi dan Depok ini, dugaan adanya rasuah pada Dapen di beberapa BUMN bisa berdampak besar bagi kinerja perusahaan dan kerugian Negara.

"Harus ada efek jera bagi pelakunya, karena telah merugikan para pensiunan karyawan BUMN dan keluarganya. Salah kelola dana pensiun harus diusut tuntas," kata Intan.

Menurut data dimiliki, lanjut Intan, catatan terakhir di tahun 2022 terdapat 48 Dana Pensiun Manfaat Pasti (Dapen) BUMN dengan total peserta tercatat 674.100 orang. Dari jumlah peserta itu, tercatat 77 persen sudah memasuki masa pensiun.

Sayangnya, lanjut Intan, dari 48 Dapen BUMN hanya 14 Dapen BUMN yang memiliki tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD). Sementara 34 Dapen BUMN lainnya memiliki RKD dibawah 100 persen. Diketahui, RKD merupakan parameter yang mencerminkan kemampuan daya bayar perusahaan kepada para peserta atau pensiunan.

"Dari hasil audit BPKP, ke-4 Dapen BUMN yang dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir sangat jelas yakni memiliki nilai tren defisit RKD yang terus meningkat, sehingga diduga ada ‘sesuatu’ didalamnya. Bisa saja karena dikorup oleh oknum pejabat atau karena salah kelola, tetapi kecenderungannya lebih pada dugaan rasuah," ucap Intan.