PIKIRAN RAKYAT – Sinyal reshuffle kabinet menguat usai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor Minggu lalu. Isu ini juga didasari pengumuman KPK terkait dua menteri yang berurusan dengan hukum.

Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, kurang kondusif jika reshuffle kabinet dilakukan menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024.

Saat ini, setiap partai politik disibukkan dengan persiapan menghadapi pemilu dan pilpres. Untuk itu, menurut Hasto, lebih baik Jokowi mengoptimalkan program kerja yang sudah dicanangkan daripada mengurusi reshuffle.

Jika bicara soal peluang, menurutnya reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum. Tetapi sebelum reshuffle, masih ada opsi menteri ad interim yang bisa dipilih Jokowi untuk mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.

Baca Juga: Ganjil Genap Motor akan Berlaku Dalam Waktu Dekat, Ternyata Ini Alasannya

"Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," tuturnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Yang pasti, PDIP menyerahkan sepenuhnya urusan pergantian kabinet kepada Jokowi.

"Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada Bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," kata Hasto.

Soal pertemuan SBY dan Jokowi, PDIP hanya memandangnya sebagai agenda silaturahmi biasa.

Saat disinggung soal kemungkinan adanya pembahasan konsolidasi politik, menurut Hasto, baik SBY maupun Jokowi sudah memiliki jalan masing-masing. Sehingga, pertemuan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai ajakan bergabung ke pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Anies Baswedan Unggul jika Pilpres Digelar September 2023, Hasil Polling Pikiran Rakyat

Hasto meyakini, kecil kemungkinan Partai Demokrat masuk ke Kabinet Indonesia Maju pada akhir periode kepemimpinan Jokowi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Selain itu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga diduga menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.

Dua peristiwa itu yang kemudian menuai dugaan publik atas rencana reshuffle kabinet Jokowi.***