German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), PT Tatalogam Lestari, PT Tata Metal Lestar dan Habitat Humanity Indonesia, menggelar program peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Banten melalui akses pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) dibidang konstruksi.

Program yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 30 September 2023 ini melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten serta 5 perusahaan swatsa di sektor pengadaan bahan bangunan, termasuk PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) sebagai produsen rangka dan atap baja ringan terbesar di Indonesia.

Program Development Specialist Habitat Humanity Indonesia, Yudha Winarno menilai ada 2 hal yang mendasar sehingga program ini penting dilakukan. Yang pertama karena masih banyak rumah-rumah di Indonesia yang dibangun tidak sesuai dengan standart building code atau standar bangunan layak huni, baik secara konstruksi maupun juga secara aspek sosial. Padahal Negara kita terletak di cincin api dunia sehingga beresiko tinggi untuk terpapar bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lain-lain.

“Dan ketika ada kejadian bencana itu banyak korban meninggal sebenarnya bukan hanya karena akibat gempa misalnya, tapi justru karena rumah yang tidak layak huni itu secara struktur rentan dan mudah roboh sehingga itu membuat korban bertambah. Ini penting karena mandat Habitat selain sebagai sebuah organisasi nonprofit yang ingin memberikan bantuan rumah layak huni dan fasilitas dasar seperti toilet dan akses air bersih, kita juga concern untuk melakukan respon kebencanaan,” terang Yudha kepada wartawan.

Baca Juga: Tingkatkan SDM di Bidang Konstruksi, Nippon Paint Kolaborasi dengan Raffi Ahmad

Yang kedua Yudha menambahkan, kegiatan ini digelar untuk mendukung program pemerintah yang mewajibkan bahwa tukang-tukang itu harus memiliki standar kompetensi kerja, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja. Selain itu, Yudha menyebut, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya bersama dalam pengentasan masyarakat miskin di Provinsi Banten yang menurut hasil studi kelayakan mereka masih tinggi tingkat pengangguran dan angka kemiskinannya. 

“Kebetulan diproyek ini kita menyasar di 2 titik kabupaten dan kota. Yang pertama digelar di DLK Jayanti Kab Tangerang dan DLK Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini kita menyasar 600 tukang yang berada dalam kelompok ekonomi masyarakat yang dalam piramida ekonomi itu paling bawah. Yang biasa kita sebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Itu total tukang yang akan kita latih sebanyak 600 orang terdiri dari 3 angkatan. Jadi tahun ini kita melatih 210 orang, nanti sisanya di tahun 2024 di semester pertama dan semester akhir kita menyelesaikan sisanya sampai 600,” terang Yudha.

Untuk itu Yudha sangat mengapresiasi kehadiran pihak-pihak sponsor yang terlibat dalam program ini termasuk pada PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) yang telah ikut berperan dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk para aplikator baja ringan. Yudha optimis, dengan kehadiran pihak swasta seperti Tatalogam Group  dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pengadaan hunian layak sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).    

“Saya sangat mengapresiasi keterlibatan Tatalogam Group, karena sebenarnya ada 2 hal penting dalam program ini yang bisa dicapai. Output langsungnya yaitu meningkatkan kesejahteraan tukang melalui peningkatan kapasitas teknik tukang. Nah output tidak langsungnya tentu dari Habitat, BMZ dan Tatalogam juga memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan bersama dalam mengejar target capaian Sustainable Develeompemnt Goals (SDGs),” terang Yudha lagi. 

Baca Juga: Disnakertrans Jabar Ajak Gravel Berkolaborasi Serap Pekerja Konstruksi di Jawa Barat

Di kesempatan yang sama, Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi menjelaskan, Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang konstruksi sangat penting dilakukan karena tidak hanya mampu meningkatkan kompetensi pekerja saja, namun yang lebih penting adalah kaitannya dengan kualitas konstruksi yang mereka kerjakan. Dengan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, keamanan sebuah bangunan konstruksi jadi lebih terjamin. Dengan begitu kejadian seperti gagal konstruksi yang bisa berdampak pada jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir.

“Penggunaan produk baja ringan yang sudah memiliki standar SNI ditambah dengan pengaplikasian yang tepat yang dilakukan oleh aplikator yang bersertifikat, dapat menekan risiko terjadinya gagal konstruksi. Untuk itu, sertifikasi aplikator baja ringan selama ini sudah menjadi agenda rutin perusahaan. Hasilnya, hingga saat ini sudah ribuan aplikator baja ringan yang sudah kami fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi dari BNSP ,” terang Stephanus.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Tatalogam Group, German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) bersama Habitat Humanity Indonesia ini sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebijakan perusahaannya yang telah mengarusutamakan kebijakan hijau berkesinambungan dalam manajemen dan operasi produksi dengan pilar ESG (environment, social and governance).

“Permasalah sosial seperti kemiskinan dan penganguran merupakan salah satu fokus perhatian perusahaan kami yang telah mengarusutamakan kebijakan hijau berkesinambungan dalam manajemen dan operasi produksi dengan pilar ESG sebagai salah satu upaya dalam mencapai SDGs. Kan ada 17 tujuan yang ingin dicapai dalam SDGs ini, dan diantaranya adalah  soal kemiskinan, pengangguran, dan hunian yang aman dan layak bagi semua orang,” terang Stephanus lagi.

Untuk itu ia berharap, para pekerja bangunan yang kali ini menjalani pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja nantinya akan bisa menaikkan taraf hidup mereka dan membuka peluang pekerjaan baru bagi yang lain sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu dalam pencapaian target bersama SDGs 2023. Selain itu ia juga berharap, dengan meningkatnya kapasitas para pekerja yang dibuktikan dengan sertifikasi ini, para pekerja, khususnya di sektor konstruksi dapat meningkatkan daya saingnya menghadapi persaingan usaha yang terus bergerak.

Totalitas Tatalogam Group dalam program ini pun mendapatkan apresiasi dari Dewan Pertukangan Nasional yang menaungi 1,5 juta pekerja bangunan di Indonesia. Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional, Muhammad Kuswadi menerangkan, kewajiban sertifikasi untuk para pekerja konstruksi sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 yang diperkuat dengan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Namun hingga saat ini masih banyak pekerja konstruksi yang belum mengantungi sertifikasi kompetensi kerja di bidang konstruksi.

“Jumlah tukang menurut perhitungan kami, dengan total 150 juta jenis bangunan, dibutuhkan 27 juta tukang. Tapi saat ini yang terdaftar di Dewan Pertukangan Nasional baru 1,5 juta kurang lebihnya. Dari jumlah itu yang tersertifikasi totalnya baru 600 ribu. Itu pun masih satu jenis sertifikat saja,” terang Kuswandi. 

Padahal menurutnya, untuk pekerja bangunan keseluruhan dibutuhkan 5 jenis sertifikat, seperti sertifikat aplikator baja ringan, plafon, plumbing dan lain-lain. Sementara bagi para pekerja, sertifikasi merupakan barang yang mewah karena membutuhkan biaya. Namun dengan mengikuti program seperti ini, para pekerja dapat mendapatkan sertifikasi secara gratis. 

“Untuk itu kami sangat berterima kasih pada Tatalogam Group yang sudah sangat peduli dengan program pelatihan dan sertifikasi pekerja bangunan ini. Karena ini memang sangat dibutuhkan mereka untuk meningkatkan taraf hidup para tukang, menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya saing mereka,” terang Kuswandi.

Selain itu, Kuswandi juga berharap, kedepan para stake holder yang terkait untuk dapat menjalankan UU Jasa Konstruksi tentang sertifikasi pekerja pada proyek yang mereka kerjakan sehingga penyerapan tenaga kerja bersertifikat meningkat dan tentunya yang paling utama kualitas bangunan yang dikerjakan tenaga kerja berkualitas juga menjadi lebih terjamin. Dengan begitu, taraf hidup para pekerja bangunan yang telah tersertifikasi juga terdongkrak dan pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk masyakarat lainnya.

Baca Juga: 17 Juta Pemilik Sawit Kompak Bakal Dukung Capres yang Pro Sawit, Siapakah Itu?