"Sedang proses perencanaannya. Diupayakan secepatnya (bisa direvitalisasi)," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum saat dikonfirmasi wartawan, September lalu. 

Wacana revitalisasi Rusun Komaruddin sebenarnya sudah mengemuka sejak 2015. Ketika itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berjanji akan membenahi rusun yang punya 6 menara tersebut. Namun, hingga kini janji tersebut tak ditepati. 

Rahmat, 40 tahun, salah satu penghuni lantai 4 blok D Rusunawa Komaruddin, mengatakan sebagian penghuni rusun ialah korban gusuran dari kawasan Muara Angke dan sekitarnya. Mereka memutuskan tinggal di rusun itu karena tak punya pilihan lain. 

"Awalnya, kita sudah tidak mau. Tetapi, tetangga pada pindah juga.  Daripada saya digusur, barang-barang nanti tidak bisa diselamatkan. Jadi ya sudah, saya pindah," kata Rahmat saat berbincang dengan Alinea.id. 

Rahmat tinggal di Rusunawa Komaruddin sejak 5 tahun lalu. Ia menghuni unit rusun dengan istri dan kedua anaknya. Istrinya tak bekerja, sedangkan Rahmat sehari-hari bekerja sebagai penjaga toko di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. 

Untuk biaya sewa, air, dan listrik bulanan, Rahmat mengeluarkan duit kisaran Rp600 ribu hingga Rp800 ribu. Dengan gaji bulanan sebesar Rp2,8 juta, Rahmat mengaku masih bisa mengongkosi biaya tinggal di rusun. 

"Makanya ini, (saya bingung) penghuni pada disuruh pindah (selagi Rusun Komaruddin direnovasi). Mana di (Rusunawa) Nagrak sama (Rusunawa) Pulo Gadung itu juga mahal. Mau gimana lagi? Kadang buat sewa sama bayaran sekolah anak aja, saya udah berapa. Belum lagi buat makan, bensin motor, dan lainnya," tutur Rahmat. 

Sama seperti Rumiyati, Rahmat bercerita air bersih jadi persoalan utama yang dihadapi warga rusun tersebut. Selain berwarna kuning, air bahkan seringkali tidak mengalir. Rahmat mengaku harus rajin-rajin menampung air demi kebutuhan sehari-hari. 

"Iya, kita mah tidak minta yang aneh-aneh, paling minta direnovasi aja gitu. Perasaan rusun lain ada tuh yang direnovasi, dicat ulang. Lha, ini kita masih begini-begini aja? Toh, kita juga bayar sewa. Tapi, masa iya dicat ulang atau diberesin tidak dilakukan?" cetus dia. 

Tak hanya renovasi seadanya

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta 2023-2026, tercatat ada 32 rusun yang merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. Rusun-rusun itu dibangun pada periode 1994-2017. Dari 32 rusun, tercatat total ada 24.713 unit dengan 20.321 unit sudah terisi.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan ambruknya atap di salah satu blok di Rusun Marunda harus dijadikan momentum untuk merevitalisasi rusun-rusun tua di DKI Jakarta. Khusus untuk Marunda, ia berharap revitalisasi tak sekadar kosmetik. 

"Revitalisasi rusun marunda ini harus meliputi bangunan yang kuat bisa tahan gempa dan tsunami karena dekat dengan pantai. Revitalisasi yang dilakukan tidak hanya terkait atap roboh saja, tapi juga perlu diperhatikan mengenai hal lain agar tidak terjadi hal yang lebih parah dan merugikan warga yang tinggal di rusun," kata dia kepada Alinea.id. 

Pemprov DKI mulai membangun rusun sejak dekade 1980-an sebagai solusi minimnya lahan untuk permukiman warga. Dibangun pada 1981, Rusun Tanah Abang di Jalan K.H. Mas Mansyur, Kebon Kacang, Jakarta Pusat jadi hunian vertikal pertama yang dibangun Pemprov DKI. 

Selain tua dan keropos, banyak persoalan menyeruak di rusun-rusun DKI, semisal kerusakan pada jaringan listrik, air, dan pembuangan limbah. Rusun-rusun yang dianggap bermasalah, di antaranya Rusun Pinus Elok di Jakarta Timur, Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat, serta Rusunawa Daan Mogot, Rusunawa Tambora, Rusunawa Rawa Buaya, dan Rusun Flamboyan di Jakarta Barat. 

Menurut Nirwono, usia bukan jaminan rusunawa layak atau tak layak huni. Asalkan dirawat dengan baik dan direvitalisasi, rusun yang usianya di atas 20 tahun pun sebenarnya masih bisa ditempati dan layak huni. 

"Dan, tentu akan lebih baik jika nantinya Rusun Marunda tersebut dapat menjadi contoh revitalisasi rusun yang lain di Jakarta yang sudah berumur di atas 20 tahun," ujar Nirwono. 

Nirwono menyebut sejumlah syarat yang harus dipenuhi Pemprov DKI Jakarta dalam membangun rusun layak huni. "Perlu menyediakan taman dan danau atau waduk untuk menampung air hujan atau luapan air saat banjir. Selain itu, dibentengi tumbuhan dan tanah yang luas, serta pompa hidrolik (cadangan)," kata dia.