PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pada Kamis, 28 September 2023. Penggeledahan ini terkait tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Namun tindakan penyidikan terhadap politisi kerap ditanggapi berbeda menjelang kontestasi politik 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, proses penyidikan sudah dilakukan sejak lama, sehingga tidak terkait dengan dinamika politik yang berlangsung.

“Kami sadar betul karena tahun ini menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan,” ujar Ali dalam keterangan pers di Jakarta.

Baca Juga: Terbukti Minta Duit ke Korban Begal, Anggota Polsekta Sukasari Mendekam di Rutan Polrestabes Bandung

“Tapi kami izin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, di hadapan majelis hakim tentunya,” katanya melanjutkan.

Untuk itu KPK meminta semua pihak tidak mengaitkan proses penggeledahan dengan situasi politik terkini.

“Sejak KPK berdiri, memang sudah banyak politisi-politisi atau tersangka-tersangka yang berlatar belakang politik. Tapi kami ingin tegaskan, tentu yang kita lakukan ada proses-proses yang berkaitan dengan penegakan hukum,” ujarnya.

Ali Fikri membenarkan ada aktivitas penyidik KPK di rumah dinas Mentan.

"Benar, ada giat tim KPK di sana. Giat sedang berlangsung,” katanya pada Kamis, 28 September 2023.

Namun, Ali belum merinci temuan tim KPK dalam penggeledahan tersebut.

Baca Juga: Megawati Heran Tidak Ada yang Beri Dia Tepuk Tangan Saat Bicarakan Perdagangan Karbon

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengumumkan bahwa KPK telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) sejak Juni 2023.

"KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan," ucapnya.

KPK juga telah memanggil Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 19 Juni 2023 sebaga saksi kasus tersebut.

Seiring dengan perkembangan penyelidikan kasus korupsi di Kementan, KPK sudah meminta keterangan terhadap 49 pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian tersebut.

KPK juga menganalisis keterangan berbagai pihak dan mengumpulkan berbagai alat bukti.***