Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto ingin melakukan rekayasa arus lalu lintas protokol dari kawasan Mangli ke alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi satu jalur dan satu arah.

Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan Bupati agar benar-benar melakukan kajian mendalam sebelum melaksanakan kebijakan itu. Kajian ini menyangkut dampak lingkungan, ekonomi, sosial politik.

“Betul-betul harus dipikirkan baik-baik. Jangan sampai setelah kebijakan itu diterapkan, justru akan menghambat program pembangunan bupati ke depan, yang akhirnya energinya tersita untuk memikirkan hal itu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Kamis (14/10/2021).

Jika jadi, perubahan arus itu akan meliputi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Sultan Agung yang merupakan jalur utama dari Surabaya ke Kabupaten Banyuwangi via Kabupaten Jember. Berdasarkan Google Map, panjang jalan dari perempatan Mangli hingga alun-alun sekitar enam hingga tujuh kilometer. Selama ini jalan nasional tersebut memiliki lajur dua arah, ke barat dan ke timur. Lajur satu arah ke barat baru dimulai di Jalan Gajah Mada setelah Lippo Plaza.

“Traffic management di kota nanti rencananya kami akan bikin satu jalur. Jalur utama dari (perempatan Perumahan) Argopuro ke alun-alun. Terus rencana jangka panjangnya dari Mangli sampai ke alun-alun itu satu jalur (dari barat ke timur). Jadi kalau ke barat, berputar seperti air mancur,” kata Bupati Hendy Siswanto, Senin (28/9/2021).

Dengan demikian, jalur lalu lintas di sisi utara dan selatan akan ramai. “Jalan kecil-kecil ramai. Ini untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pemerataan distribusi jalur,” kata Hendy. Nantinya Jalan Cendrawasih yang selama ini cenderung sepi akan menjadi penopang utama jalur lalu lintas.

Uji coba akan dilakukan sekitar satu dua bulan lagi, dimulai dari perempatan Perumahan Argopuro ke alun-alun. “Belum sampai Mangli,” kata Hendy.

Ayub mengingatkan kesiapan semua aspek. “PKB bukan tidak setuju. monggo silakan kalau itu untuk kepentingan pembangunan, tak ada masalah. Tapi ini harus dipikirkan baik-baik dampaknya. Apakah jalan utama kita sudah siap, apakah jalan arteri sudah siap,” katanya.

Menurut Ayub, isu ini bisa ‘digoreng’ untuk kepentingan politik. “Misalkan orang merasa setelah perubahan jalur itu lebih kerepotan untuk ke masjid, ke gereja, atau ke rumah sakit, lalu merasa dipersulit. Ini berpotensi ‘digoreng’,” katanya, meminta bupati berhati-hati dan lebih jeli.

PKB pernah mengkritisi perubahan arus lalu lintas Jalan Wijaya Kusuma pada masa Bupati MZA Djalal. Saat itu, rekayasa lalu lintas tersebut mengganggu ekonomi masyarakat setempat. Ayub tak ingin hal serupa terjadi pada masa pemerintahan Hendy. “Lakukan uji coba dulu, sosialisasi dulu. disimulasikan,” katanya. [wir/but]

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks


Post navigation