Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md meminta TNI dan Polri menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia mengatakan netralitas TNI-Polri sangat penting.

Hal itu disampaikan Mahfud Md dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pemenangan Pemilu Tahun 2024 di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

"Netralitas TNI-Polri sangat penting di dalam pelaksanaan Pemilu ini. TNI-Polri harus menanamkan netralitas terhadap setiap anggotanya dari sejak pendidikan dan harus berkelanjutan di dalam tugas karena posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan parpol," kata Mahfud.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keterlibatan TNI-Polri di dalam pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu," sambungnya.

Mahfud menyebut Polri punya peran dalam membantu menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Dia mengatakan Polri harus solid seperti apa yang dipesankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang pertama, Polri harus solid, tidak ada lagi blok-blokan, patron patronan dan lain sebagainya. Yang kedua walaupun kepercayaan publik terhadap Polri mengalami kenaikan, saat ini di atas 70 persen namun Polri tetap harus berbenah diri dan melakukan reformasi di seluruh aspek organisasi," ucapnya.

Mahfud mengatakan Polri harus menjamin pelaksanaan Pemilu berlangsung dalam suasana aman. Dia mengatakan saat ini masa-masa krusial Pemilu sudah dimulai.

"Seluruh aparat kepolisian yang bertugas di pusat maupun di wilayah-wilayah harus segera mengencangkan ikat pinggang, karena tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa yang krusial," ujarnya.

Mahfud mengatakan fase kampanye rawan memicu gesekan atau konflik di tengah masyarakat. Mahfud mengatakan Polri harus berhati-hati dan bertindak adil.

"Penegakan hukum harus adil, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Harus beradaptasi melakukan inovasi-inovasi di berbagai bidang dan jadilah Bhayangkara yang sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, Polri bakal menggelar operasi terpusat dengan sandi 'Mantap Brata' untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Polri mengerahkan 2.130 personel di tingkat markas besar (mabes) untuk terjun dalam operasi tersebut.

"Operasi Mantap Brata 2023-2024 dipimpin oleh Kabaharkam Polri (Komjen Fadil Imran) selaku Kepala Operasi, dan dibantu oleh Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko selaku Wakil Kepala Operasi," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Selasa (26/9).

Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari, dari tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah oleh pasangan presiden-wakil presiden terpilih. Ramadhan mengatakan operasi ini bakal melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri.

Sebelas satuan yang dimaksud adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, dan Irwasum. Kemudian, lanjutnya, sebelas satuan kerja itu akan ditempatkan ke dalam sembilan satuan tugas (satgas) yang berbeda.

(haf/haf)