FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, mendadak mengomentari pemerintah yang terkesan ngotot melakukan penggusuran terhadap warga Rempang, Batam.

Meskipun, kata Said Didu, Komnas HAM, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) lainnya mengecam aksi tersebut.

"Sepertinya pemerintah tetap ingin menggusur rakyatnya demi investor China," ujar Said Didu dalam cuitan Twitternya (25/9/2023).

Said Didu yang memang belakangan ini aktif memberikan kritik mempertanyakan posisi pemerintah yang bekerja untuk rakyat atau investor.

"Pemerintah sebenarnya bekerja demi siapa?," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas meminta Presiden Jokowi membatalkan atau mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Bukan hanya kepada Jokowi, Busyro juga meminta hal yang sama kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomia Airlangga Hartarto.

Dibeberkan Busyro, Muhammadiyah berdiri bersama berbagai elemen gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang
sudah turut bersolidaritas menyatakan sikapnya.

"Kita meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," ujar Busyro dalam keterangan tertulisnya yang diterima fajar.co.id, Rabu (13/9/2023).

Hal itu dikatakan Busyro termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021.

Di situ, kata dia, tertulis tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Untuk Presiden agar mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan," lanjutnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.

Muhammadiyah menyoroti penggunaan gas air mata dalam kekerasan yang terjadi pada 7 September 2023 di Pulau Rempang.

Tak tanggung-tanggung, Busyro menegaskan, Kapolda kepulauan Riau, Kapolres Barelang, dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam yang terbukti melakukan kekerasan pada masyarakat sipil harus dicopot.

(Muhsin/fajar)