FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, kembali memberikan komentar menohok terkait polemik yang terjadi di Rempang Tanah, Batam, Kepulauan Riau.

Pria kelahiran Pinrang itu mempertanyakan posisi pemerintah yang terkesan lebih perhatian terhadap investor asing ketimbang rakyatnya sendiri.

"Pemerintah sebenarnya bekerja demi siapa?," ujar Said Didu dalam cuitan Twitternya (25/9/2023).

Dikatakan Said Didu, meskipun Komnas HAM, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) lainnya telah mengecam penggusuran terhadap warga Rempang, tetap akan dilakukan pemerintah.

"Sepertinya pemerintah tetap ingin menggusur rakyatnya demi investor China," ujar Said Didu dalam cuitan Twitternya (25/9/2023).

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas meminta Presiden Jokowi membatalkan atau mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Bukan hanya kepada Jokowi, Busyro juga meminta hal yang sama kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomia Airlangga Hartarto.

Dibeberkan Busyro, Muhammadiyah berdiri bersama berbagai elemen gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang
sudah turut bersolidaritas menyatakan sikapnya.

"Kita meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," ujar Busyro dalam keterangan tertulisnya yang diterima fajar.co.id, Rabu (13/9/2023).

Hal itu dikatakan Busyro termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021.

Di situ, kata dia, tertulis tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Untuk Presiden agar mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan," lanjutnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.

Muhammadiyah menyoroti penggunaan gas air mata dalam kekerasan yang terjadi pada 7 September 2023 di Pulau Rempang.

Tak tanggung-tanggung, Busyro menegaskan, Kapolda kepulauan Riau, Kapolres Barelang, dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam yang terbukti melakukan kekerasan pada masyarakat sipil harus dicopot.

(Muhsin/fajar)